Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional menyatakan pengajuan calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo seharusnya memperhatikan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta masyarakat.
“Harus ada pertimbangan KPK, PPATK, dan laporan masyarakat untuk menjernihkan pro dan kontra,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).
Jumat (9/1), Komjen Pol Budi Gunawan diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri. Dia selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test) di Komisi III Bidang Hukum DPR. (Baca:
DPR Uji Calon Kapolri Bulan Ini, Isu Rekening Gendut Disorot)
Pengajuan Budi Gunawan menuai protes publik karena dia disebut-sebut terkait dengan kasus rekening gendut polisi. Hari ini, PPATK pun kembali menyebut penemuan indikasi tak wajar dalam rekening Budi. (Baca:
PPATK Sebut Ada Indikasi Tak Wajar di Rekening Budi Gunawan)
Sementara Komisi Kepolisian Nasional yang menyeleksi calon-calon Kapolri sebelum mengajukannya ke Presiden Jokowi, mengatakan belum sempat meminta rujukan KPK dan PPATK dalam melakukan proses seleksi. (Baca:
Kompolnas Tak Minta Rujukan KPK-PPATK dalam Usulkan Calon Kapolri)
PAN menyatakan calon Kapolri harus bersih. Oleh sebab itu Budi diminta untuk mengklarifikasi semua isu negatif yang beredar tentangnya dalam uji kelayakan di Komisi III DPR.
“Budi Gunawan masih ada kesempatan untuk menjelaskan ke masyarakat mengenai pro-kontra. Jadi nanti dia bisa mengatakan 'Silakan jika ada masyarakat yang masih menyangsikan saya, boleh melaporkan saya,’” ujar Yandri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi juga mengatakan Budi Gunawan harus segera mengklarifikasi rumor yang beredar tentang dirinya. Di sisi lain, Tjatur melihat Budi Gunawan sebagai sosok yang memiliki kualitas dan intelektualitas.
Budi Gunawan saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Dia disebut dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga pernah menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.
(agk)