PROGRAM AHOK
Hindari Mangkrak, Ahok Ajukan Syarat untuk Investor Monorel
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Rabu, 14 Jan 2015 07:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menolak rute yang ditawarkan oleh PT Jakarta Monorail, kini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan syarat kepada investor yang ingin terlibat dalam megaproyek monorel. Persyaratan itu dibuat Ahok, sapaan akrab Basuki, untuk menghindari mangkraknya kembali pembangunan monorel seperti sepuluh tahun belakangan ini.
Salah satu perusahaan yang sudah mengajukan tawarannya adalah PT Adhi Karya. Usai menggelar pertemuan tertutup dengan Adhi Karya, Ahok mengaku senang mengenai tawaran investasi tersebut. "Mereka (Adhi Karya) mau investasi monorel khususnya di daerah (Jakarta) bagian selatan, di Cibubur, Cawang, Bekasi. Ya selatan ke timur, lah," kata Ahok saat bertemu dengan wartawan usai pertemuan tertutup di Balai Kota, Selasa (13/1).
Ahok menjelaskan, ada dua syarat yang telah disampaikannya dalam pertemuan tersebut. "Syarat pertama, harus ada perjanjian kalau mangkrak semua barang yang mangkrak itu punya kami (Pemprov DKI), kami sita. Mau kami robohin, mau kami pakai, itu urusan kami," ujarnya.
Sedangkan untuk syarat kedua, Ahok menyebut, jika nanti proyek monorel sudah beroperasi dan ternyata tiba-tiba di tengah jalan pihak operator merasa rugi, maka tidak ada kewajiban bagi Pemprov DKI untuk membayar apapun kepada operator.
"Yang ada adalah hak kami mengambil alih pengoperasian kereta dengan biaya kami, tanpa mengganti dengan uang apapun," katanya.
Tiang Monorel Mangkrak, Monumen Kebodohan Pemprov DKI
Megaproyek monorel yang sudah dimulai sejak 2004, tepatnya pada saat kepemimpinan Gubernur Sutiyoso telah resmi terhenti sejak kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Pembangunan tiang-tiang pancang yang berdiri kokoh di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, ataupun di Jalan Asia Afrika, Senayan, menjadi sia-sia selama bertahun-tahun.
Ahok menyampaikan, hingga kini belum ada niatan Pemprov DKI untuk merobohkan tiang-tiang monorel yang mangkrak. Dia memilih untuk membiarkan tiang tersebut tetap berdiri.
Salah satu perusahaan yang sudah mengajukan tawarannya adalah PT Adhi Karya. Usai menggelar pertemuan tertutup dengan Adhi Karya, Ahok mengaku senang mengenai tawaran investasi tersebut. "Mereka (Adhi Karya) mau investasi monorel khususnya di daerah (Jakarta) bagian selatan, di Cibubur, Cawang, Bekasi. Ya selatan ke timur, lah," kata Ahok saat bertemu dengan wartawan usai pertemuan tertutup di Balai Kota, Selasa (13/1).
Ahok menjelaskan, ada dua syarat yang telah disampaikannya dalam pertemuan tersebut. "Syarat pertama, harus ada perjanjian kalau mangkrak semua barang yang mangkrak itu punya kami (Pemprov DKI), kami sita. Mau kami robohin, mau kami pakai, itu urusan kami," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang ada adalah hak kami mengambil alih pengoperasian kereta dengan biaya kami, tanpa mengganti dengan uang apapun," katanya.
Megaproyek monorel yang sudah dimulai sejak 2004, tepatnya pada saat kepemimpinan Gubernur Sutiyoso telah resmi terhenti sejak kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Pembangunan tiang-tiang pancang yang berdiri kokoh di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, ataupun di Jalan Asia Afrika, Senayan, menjadi sia-sia selama bertahun-tahun.
Ahok menyampaikan, hingga kini belum ada niatan Pemprov DKI untuk merobohkan tiang-tiang monorel yang mangkrak. Dia memilih untuk membiarkan tiang tersebut tetap berdiri.
"Biarin itu jadi monumen sejarah bahwa terjadi kebodohan di Pemprov DKI saking nafsu ingin punya transpotasi massal," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/1).
Hingga kini, sengketa kepemilikan tiang antara PT. Adhi Karya selaku pembangun dengan PT. Jakarta Monorail (JM) juga belum juga usai. PT JM menawar membayar tiang-tiang tersebut sesuai dengan hasil audit BPKP tahun 2010, yakni Rp 130 miliar. Tapi tawaran tersebut ditolak Adhi Karya. Adhi Karya lantas meminta BPKP untuk mengaudit kembali nilai tiang yang mangkrak.
(meg/sip)
Hingga kini, sengketa kepemilikan tiang antara PT. Adhi Karya selaku pembangun dengan PT. Jakarta Monorail (JM) juga belum juga usai. PT JM menawar membayar tiang-tiang tersebut sesuai dengan hasil audit BPKP tahun 2010, yakni Rp 130 miliar. Tapi tawaran tersebut ditolak Adhi Karya. Adhi Karya lantas meminta BPKP untuk mengaudit kembali nilai tiang yang mangkrak.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK