Calon Kapolri Pilihan Jokowi Tersangka, JK Tak Mau Komentar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum tahu perihal penetapan calon tunggal Kapolri Komjem Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi. "Saya belum tahu kabar tersebut, jadi saya belum mau komentar," ucap JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/1).

Pilihan Redaksi Budi Gunawan Tersangka, Golkar Kaget dan akan Ubah Sikap Budi Gunawan Tersangka, Polri Gelar Rapat Tertutup Budi Gunawan Tersangka, Komisi III DPR akan Temui KPK Jadi Tersangka, PDIP Ingin DPR Tetap Uji Budi Gunawan Budi Gunawan Selalu Dianggap Negatif, Kompolnas Kasihan

JK menyampaikan bahwa saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan apapun perihal pergantian calon ataupun pembahasan yang terkait dengan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. "Kemarin kan pencalonan itu terkait dengan hak prerogatif presiden," ucapnya JK.

KPK Selasa siang ini menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang merupakan bekas ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden itu sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan Komjen Budi Gunawan tersangka kasus tindak pidana korupsi saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir. "Penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014," kata Abraham dalam jumpa pers di kantor KPK, Selasa siang (13/1).

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada indikasi tak wajar dalam rekening calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Indikasi tersebut dikemukakan Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam pertemuan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) siang ini, Senin (12/1), di Gedung PPATK, Jakarta. "Pak Yusuf mengakui adanya indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan," kata peneliti hukum ICW Aradila Caesar kepada CNN Indonesia usai pertemuan tersebut.

Indikasi tak wajar tersebut didapatkan dari penelusuran PPATK pada 2010 atas sejumlah pejabat kepolisian, termasuk Budi Gunawan. Laporan hasil penelusuran tersebut telah diserahkan PPATK kepada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, sebab kewenangan untuk melakukan klarifikasi berada di tangan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut, bukan PPATK.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang diakses CNN Indonesia, Sabtu (10/1), Budi tercatat memiliki harta Rp 22,65 miliar. Jumlah itu naik lima kali lipat dari lima tahun lalu. Harta Budi didominasi oleh tanah dan bangunan di sejumlah wilayah dengan rincian tanah seluas 13.127 meter persegi di Kabupaten Bogor, 1.157 meter persegi dan 244 meter persegi di Bandung; bangunan seluas 880 meter persegi di Jakarta Selatan; tanah seluas 2.026 meter persegi di Jakata Selatan, 220 meter persegi di Bekasi, 203 meter persegi di Subang, dan 16.367 meter persegi di Serang. (obs)