PDIP Masih Berharap Jokowi Lantik Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kecewa atas penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Jumat (16/1) malam, lalu.

Pilihan Redaksi Polemik Calon Kapolri, Pramono Beri Presiden Solusi Tiga Landasan Jokowi Bisa Dimakzulkan Tunda Pengangkatan Kapolri, Jokowi Tak Selesaikan Masalah

Trimedya juga menyebut hingga sekarang partainya masih berharap kepada Jokowi untuk tetap melantik Budi. "Sampai saat ini kami masih berharap Presiden Jokowi masih mau melantik," kata Trimedya saat ditemui, Minggu (19/1).

Dia menceritakan, PDIP sempat mengira bahwa pelantikan Budi akan dilakukan di Istana Negara, malam itu. Trimedya menyebut, kalaupun Jokowi ingin menunda pelantikan, seharusnya dia berkomunikasi dengan Budi, kala di Istana. Dia menyebut, Jokowi bisa mengambil sebuah opsi lain jika tetap ingin mengumumkan pelantikan Budi Gunawan.

"Kan di situ bisa dikomunikasikan ke Budi Gunawan. Oke, dia akan dilantik, namun habis itu langsung mengundurkan diri dalam waktu 1x24 jam, jika tidak Presiden bisa memberhentikan dia," ujarnya.

Atas keputusan Jokowi yang menunda pelantikan Budi, Trimedya pun memastikan partainya sangat kecewa dengan pengumuman malam itu. "Sebagai fraksi pengusung presiden tentu kami kecewa dengan sikap presiden. Kalau kecewa, semua sama-sama kecewa," katanya.

Dia pun mengakui adanya keanehan dari sikap yang diambil oleh Presiden Jokowi, saat itu. Menurutnya, meskipun sadar dengan status tersangka penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh KPK, Trimedya menilai, seharusnya Presiden Jokowi tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Saat ditanya apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong Jokowi untuk tetap melantik Budi Gunawan, Trimedya menjawab Megawati menyerahkan keputusan seutuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Bu Mega kaget mengenai (status) tersangka tersebut. Namun, mengembalikan semuanya ke Jokowi. Sepahit apapun keputusan yang Presiden Jokowi ambil. Kami sebagai partai pengusung harus menerima, meski kecewa," kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini. (meg/obs)