Anies Baswedan: Polisi Tak Akan Lagi Jaga Ujian Nasional
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Sabtu, 24 Jan 2015 08:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan tak akan meminta bantuan polisi untuk membantu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 pada April dan Mei mendatang. Pengawasan dari polisi, katanya, hanya akan menimbulkan kesan teror atas pelaksanaan UN.
"Tentu ada pengawasan, tetapi tahun ini kami tak melibatkan polisi seperti tahun-tahun sebelumnya, " kata Anies saat ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (23/1).
Anies berpendapat kehadiran polisi dapat menimbulkan kesan menakutkan bagi para peserta UN. Padahal, menurutnya UN bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan meskipun sangat penting.
Untuk pelaksanaan UN tahun ini, sebanyak 700 ribu pengawas yang terdiri dari guru akan terlibat. Sementara itu, soal UN rencananya akan dikirim oleh pihak percetakan melalui pos.
"Soal akan disegel dan pihak percetakan punya tanggung jawab untuk mengirimnya ke sekolah-sekolah. Bila nanti pihak percetakan mau meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengawal, silahkan. Itu jadi kebijakan mereka," kata Anies.
Anies mengatakan UN berfungsi mengembangkan potensi siswa, bukan sekadar prasyarat untuk lulus. Dengan adanya UN, siswa diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Bukan Syarat Kelulusan
Anies juga menyampaikan kalau UN kini tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa. Berdasarkan kebijakan baru, sekolahlah yang menentukan kelulusan siswanya.
"Dengan begitu, sekolah dipercaya untuk menilai siswa secara menyeluruh. Karenanya, kami punya tanggung jawab mengembangkan kemampuan sekolah untuk menilai secara menyeluruh," kata Anies.
Soal kecurangan yang masih kerap terjadi saat pelaksanaan UN, Anies berpendapat hal tersebut disebabkan oleh ekosistem pendidikan bukan semata-mata kesalahan siswa. Dia lantas mengharapkan agar sekolah bisa lebih mendukung potensi siswa dengan menciptakan ekosistem pendidikan yang baik.
"Jangan rusak mentalitas anak kita. Ini merupakan kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan potensinya,"ujar dia.
UN untuk Sekolah Menengah Atas/Sederajat akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 April 2015. Pengumuman kelulusan dilakukan pada 18 Mei 2015.
Sementara itu, UN untuk Sekolah Menengah Pertama/Sederajat akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 Mei 2015. Pengumumannya dilakukan pada 10 Juni 2015. (utd/agk)
"Tentu ada pengawasan, tetapi tahun ini kami tak melibatkan polisi seperti tahun-tahun sebelumnya, " kata Anies saat ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal akan disegel dan pihak percetakan punya tanggung jawab untuk mengirimnya ke sekolah-sekolah. Bila nanti pihak percetakan mau meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengawal, silahkan. Itu jadi kebijakan mereka," kata Anies.
Bukan Syarat Kelulusan
Anies juga menyampaikan kalau UN kini tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa. Berdasarkan kebijakan baru, sekolahlah yang menentukan kelulusan siswanya.
"Dengan begitu, sekolah dipercaya untuk menilai siswa secara menyeluruh. Karenanya, kami punya tanggung jawab mengembangkan kemampuan sekolah untuk menilai secara menyeluruh," kata Anies.
Soal kecurangan yang masih kerap terjadi saat pelaksanaan UN, Anies berpendapat hal tersebut disebabkan oleh ekosistem pendidikan bukan semata-mata kesalahan siswa. Dia lantas mengharapkan agar sekolah bisa lebih mendukung potensi siswa dengan menciptakan ekosistem pendidikan yang baik.
"Jangan rusak mentalitas anak kita. Ini merupakan kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan potensinya,"ujar dia.
UN untuk Sekolah Menengah Atas/Sederajat akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 April 2015. Pengumuman kelulusan dilakukan pada 18 Mei 2015.
Sementara itu, UN untuk Sekolah Menengah Pertama/Sederajat akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 Mei 2015. Pengumumannya dilakukan pada 10 Juni 2015. (utd/agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK