Kemelut KPK dan Polri, Syafi'i Maarif: Jokowi Banyak Bebannya

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim 9 Ahmad Syafi'i Maarif mengharapkan Istana segera membulatkan keputusan terkait kemelut yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Buya -panggilan akrab dari Syafi'' Maarif- mengerti betul sang presiden saat ini sedang ada kondisi yang membebaninya dalam perkara itu.

"Kami berharap ini harus cepat, harus ada suara dari Istana," ujar Syafi'i Maarif di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1), usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Pilihan Redaksi Hasil Investigasi Tim 9 Perlu Dipublikasikan Pencalonan Budi Gunawan Ternyata Bukan Inisiatif Jokowi

Syafi'i berpendapat, situasi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut saat ini sudah memanas. "Ini harus cepat, karena situasi sudah mendidih. Tadi dijawab iya, dia banyak bebannya. Kami juga bicara dengan Sesneg (Menteri Sekertaris Negara Pratikno) dan Seskab (Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto), harus cepat," kata dia.

Syafi'i menargetkan, keputusan Presiden harus sudah bulat pada Januari ini. "Ya saya berharap dalam bulan ini," ujar dia.

Meski demikian, berbeda dengan rekomendasi Tim 9 yang ingin Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak dilantik, Buya menginformasikan bahwa pertimbangan yang diberikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kepada Presiden masih belum satu suara.

"Kabarnya di sana (Wantimpres) enggak satu suara. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Artinya, ada tiga orang minta dilantik. Ini kalau kita satu kata, bulat," kata dia.

Syafi'i berpandangan, tidak dilantiknya Budi memang beresiko mengganggu hubungan antara eksekutif dan legislatif. "Itu bagian risky, bagian dari komunikasi politik," ujar dia. Namun, ia optimistis Jokowi mampu melakukan komunikasi politik dengan legislatif. (sip)