Hasyim Muzadi: Keadilan Tenggelam dalam Kemelut KPK-Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi menilai keadilan dan kebenaran hukum tenggelam dalam konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Hasyim mengkhawatirkan kemelut kedua lembaga penegak hukum tersebut berpotensi menjadi-jadi bila dicampuri oleh pihak tertentu. Sebagai bentuk dukungan pada lembaga antirasuah untuk turut meredakan kisruh, Hasyim menyambangi Gedung KPK, Jumat (30/1). 

"Jadi niat saya bertemu Pak Abraham Samad agar kemelut yang ada di negeri kita harus pelan-pelan segera diredakan. Masalah tata kenegaraan serta suasana kenegaraan kita bisa kacau balau," ucap Hasyim seusai bertemu pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta.  (Baca: Presiden Jokowi Rencana Bertemu Pimpinan DPR Senin Depan)

Lebih jauh ia menuturkan, masih ada koruptor yang dapat menggerakkan jaring-jaring pelaksana negara. Alhasil, penegakan hukum bercampur baur dengan kepentingan politik. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menjadi kerusakan yang lebih masif.

"Oleh karenanya saya tadi minta supaya secara makro suasana diredakan. Sore ini saya sampaikan kehendak itu ke Pak Samad dan saya saat ini akan berusaha ketemu Bu Mega (Ketua Umum PDIP)," ujar Rais Syuriah Pengurus Besar Nadhlatul Ulama tersebut.

Hasyim optimistis pendekatan kultural seperti apa yang tengah dilakukannya dapat lebih menyelesaikan perkara. "Lebih tepat daripada perdebatan-perdebatan politik yang sarat dengan muatan kepentingan," ucapnya. Lawatan tersebut dilakukannya atas inisiatif sendiri. (Baca: Tim 9 dan Wantimpres Bertemu Jokowi Besok)

Polemik KPK versus Polri memanas. Jumat (23/1), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan tersangka kasus kesaksian palsu saat bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Bareskrim Polri. Sabtu (24/1), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber.

Ketua KPK Abraham Samad pun dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik dalam lobi politik. Selain itu, wakil Ketua KPK Zulkarnain juga dilaporkan dengan dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur tahun 2008.

Rentetan pengaduan tersebut muncul menyusul penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi rekening gendut oleh KPK, Selasa (13/1). Budi diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. (obs)