Politikus PDIP Dukung Komisi Hukum DPR Panggil Hasto

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemanggilan Pelaksana Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto oleh Komisi III DPR RI mendapat komentar dari beberapa kader PDI-P di luar Komisi III. Sebagian dari mereka menyatakan tidak ada masalah dengan pemanggilan terhadap Hasto.

Pilihan Redaksi Samad Siap Diperiksa Pengawas Internal KPK Hasto Beberkan Kronologi Pertemuan dengan Samad ke Penyidik DPR Bakal Undang Hasto untuk Beberkan Soal Samad

Anggota Fraksi PDI-P dari Komisi XI Hendrawan Supratikno mengatakan Hasto diminta untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi mengenai perkataannya yang menyudutkan pimpinan KPK Abraham Samad. Dia pun merasa tidak masalah dengan pemanggilan tersebut karena isu ini sudah menjadi konsumsi publik.

"Bukan dipanggil tapi untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi pada Komisi III. Ini tidak ada masalah karena sudah menjadi konsumsi publik," ujar Hendrawan saat ditemui di kompleks MPR/DPR RI, Selasa (3/2).

Sementara itu Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan bukan hanya Hasto yang akan dipanggil, tapi juga pemilik apartemen. Dia mengatakan pemanggilan besok akan membuktikan isu yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia tersebut.

"Akan dibuktikan besok di Komisi III, ini kan proses nasional dari sabang sampai marauke ketahui," kata Bambang.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan dirinya mengundang Hasto untuk membeberkan seluruh bukti yang dia punya terkait pertemuannya dengan Abraham Samad. Sementara Benny K. Harman, Wakil Ketua Komisi III, mengatakan keterangan Hasto penting agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

Hendrawan menambahkan keterangan yang akan diberikan oleh Hasto esok hari tidak akan menjadi bumerang bagi PDI-P. Dia menegaskan masyarakat justru meminta penjelasan yang lebih gamblang perihal peristiwa yang terjadi di apartemen di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan tersebut.

"Masyarakat justru minta penjelasan lebih gamblang dan menjadikannya persoalan umum," kata Bambang.

"Kami pun tidak ada masalah dengan Pak Hasto. Bila Komisi III menilai ini perlu pertimbangan jelas dan untuk misteri-misteri dalam proses demokrasi, maka itu harus dilakukan." (sip)