PDIP Anggap Penyelamatan Polri Lebih Strategis daripada KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai penyelamatan Polri lebih strategis ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi karena memiliki sifat penegakan hukum yang berkesinambungan dan memiliki dampak besar dan lebih jauh ke depan.

"Sekarang bukan hanya perkuat KPK saja tetapi juga pembenahan di tubuh Kepolisian. KPK kan bersifat ad hoc, sedangkan Kepolisian itu kan penegak hukum yang bersifat permanen," kata Budiman saat ditemui di sebuah acara di Jakarta, Senin (2/2).

Lebih lanjut Budiman menegaskan, masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terutama dalam bidang penegakan hukum.  "Yang perlu diprioritaskan itu mengenai penegakan hukum," tutur Budiman. 

Pilihan Redaksi Putuskan Nasib Budi, Jokowi Tak Perlu Tunggu Praperadilan Samad Siap Diperiksa Pengawas Internal KPK Sprindik Kasus Samad Terbit, Tersangka Belum Ada Budiman Sudjatmiko: Jika Keluar dari PDIP, Jokowi Cengeng

Ia mengatakan memang sejumlah kebijakan diambil oleh Presiden Jokowi sebagai upaya penegakan hukum, seperti dibentuknya Satgas Anti Mafia Migas, kemudian penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Kendati demikian, ada hal lain yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi, mengingat polemik di antara dua lembaga penegak hukum hingga saat ini belum terselesaikan, yaitu KPK dan Polri.

Menurutnya belum dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia menjadi satu cara Jokowi dalam menegakan hukum di Indonesia.  "Ini cara beliau memastikan Kepolisian dipimpin oleh orang-orang yang bersih," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tantowi Yahya mengutarakan hal yang serupa. Apresiasi diberikan atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi seperti penenggelaman kapal-kapal ilegal negara tetangga, kemudian penegakan hukuman terhadap pengedar narkoba. Namun, memang masih ada hal yang masih perlu menjadi prioritas Jokowi, seperti komitmen terhadap pemberantasan korupsi bahkan konflik yang terjadi di internal partai.

(pit/obs)