Presiden Jokowi Dianggap Membuat Polri Jadi Bulan-Bulanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai lamban menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Akibatnya, menurut pegiat change.org, Usman Hamid, kewibawaan presiden dihadapan publik turun drastis.

"Belum pernah kewibawaan presiden jatuh serendah ini. Lambannya presiden mengambil keputusan membuat Polri menjadi bulan-bulanan masyarakat," ujarnya mewakili Koalisi Masyarakat Sipil

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi Didesak Revitalisasi Kompolnas Keretakan Jokowi-PDIP, Rieke: Politisi Senior Bisa Tangani Fahri: Jokowi 'Tampar' Muka Sendiri Jika Tak Lantik Budi Patuhi Jokowi, Polri Jamin Tak akan Geledah KPK

 untuk Reformasi Sektor Keamanan, di Jakarta, Jumat (6/2).

Usman berkata, Jokowi seharusnya dapat menghindari pertentangan antara kepolisian dan komisi antirasuah. Namun, alih-alih menunjukkan keberpihakannya kepada gerakan antikorupsi, dia menilai Jokowi malah membiarkan peristiwa-peristiwa janggal terjadi di tubuh kepolisian.

Selain memberikan rekomendasi kenaikan pangkat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, mantan Koordinator Kontras ini juga mempertanyakan perubahan jabatan Komisaris Jenderal Suhardi Alius yang kooperatif dengan KPK.

Berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 124/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015, Suhardi harus menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Bareskrim Polri. Ia kemudian diserahi jabatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional.

Usman khawatir, jika Jokowi tidak mengambil sikap dalam waktu dekat, kewibawaan lembaga negara lain seperti KPK, DPR dan PPATK juga akan merosot. (meg/gen)