Prioritas Perbaiki Transportasi Publik, Bukan Mobil Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek kerja sama Indonesia dengan Malaysia melalui Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari menuai banyak kritik. Salah satu kritik datang dari Direktur Populi Center, Nico Harjanto, yang menganggap bahwa pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat dewasa ini.

"Masih terlalu dini untuk tahu opini publik seperti apa, tapi kalau dari keadaan yang tampak kerja sama antar-negara ini bukan prioritas," ujar Nico setelah menghadiri acara diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, pada Sabtu (7/2).

Pilihan Redaksi Program Mobil Nasional Jokowi Diragukan Bakal Sukses Hendropriyono Gandeng Proton Saat Penjualan Mobilnya Lesu DPR Protes Tak Dilibatkan Proyek Mobil Nasional

Nico berpandangan, mobil nasional bukan prioritas kebutuhan rakyat sekarang ini. "Yang dibutuhkan adalah sistem transportasi publik yang baik," katanya menegaskan.

Melihat kerja sama ini, Nico akhirnya mempertanyakan kepedulian pemerintah. "Kalau pemerintah lebih peduli kepada masyarakat, tentunya yang dilakukan adalah MoU untuk perbaikan sistem transportasi publik, bukan membantu perusahaan yang hampir bangkrut," ucap Nico.

Lebih jauh, Nico berharap tidak ada campur tangan elite politik dalam proyek ini. "Terkait bisnis yang dilakukan pemerintah. Ini yang harus diwaspadai, bukan malah disandera oleh segelintir elite untuk kepentingan bisnis," tuturnya.
Sebelumnya, situs otomotif Malaysia, Paultan memberitakan, nota kesepahaman soal pengadaan mobil nasional ditandatangani oleh CEO Proton, Datuk Abdul Harith Abdullah, dan CEO PT Adiperkasa Citra Lestari, AM Hendropriyono. Penandatanganan disaksikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno.

Turut hadir dalam penandatanganan itu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, Komisaris Proton, Tun Dr Mahathir Mohamad, dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi memang sedang menjalani kunjungan kenegaraan di Malaysia selama tiga hari pada saat penandatanganan berlangsung. (sip)