PDIP Kesal, Kompolnas: Jaring Calon Kapolri Memang Tugas Kami

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Syafriadi Cut Ali menilai tak ada yang salah jika saat ini Kompolnas menyeleksi nama-nama perwira tinggi kepolisian untuk calon Kapolri. Sebelumnya, politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menuding langkah Kompolnas menyebut-nyebut nama baru calon-calon Kapolri di hadapan publik dan media dapat memperkeruh situasi. (Baca: Kompolnas Buat Daftar Baru Calon Kapolri, PDIP Jengkel)

Kompolnas menyatakan hanya melaksanakan tugas pokok mereka, yakni menyiapkan nama-nama calon Kapolri untuk mengantisipasi jika Presiden Jokowi meminta rekomendasi kepada mereka. "Kami tidak ingin jika tiba-tiba Presiden minta (nama calon Kapolri), Kompolnas tidak siap," kata Syafiadi kepada CNN Indonesia, Selasa (10/2).

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi Panggil Kompolnas Sore Ini Kompolnas Buat Daftar Baru Calon Kapolri, PDIP Jengkel Empat Nama Baru Calon Kapolri dari Kompolnas Calon Kapolri dari Angkatan 82-84, Suhardi Alius Terlempar

Meski sudah menyiapkan sejumlah nama, Kompolnas tidak akan menyerahkannya sebelum Presiden meminta. Sejauh ini para calon Kapolri yang masuk daftar baru Kompolnas itu telah diwawancara oleh Kompolnas untuk mengetahui visi misi mereka jika terpilih sebagai Kapolri.

Nama-nama calon Kapolri versi baru Kompolnas ialah Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Bayuseno.

Keempatnya dinilai pantas dicalonkan menjadi Kapolri karena menyandang pangkat jenderal bintang tiga sehingga tidak perlu dipromosikan lagi jika dipilih Jokowi sebagai Kapolri.

Sebelumnya polititikus PDIP Tubagus Hasanudin mengatakan segala sesuatu mengenai proses seleksi calon Kapolri seharusnya dilakukan secara rahasia. "Di lingkungan TNI/Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya, yaitu seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia," kata dia.

Hasanuddin meminta Kompolnas menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan untuk dikonsumsi publik, terutama menyangkut kredibilitas orang per orang. (sur/agk)