Mangkir Panggilan KPK, Suryadharma Ali Takut Dibui

Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK lantaran sakit. Sedianya, Suryadharma menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaran ibadah haji di Kemenag tahun 2010-2013.

Menurut pengacara Andreas Nahot Silitonga, sakit yang dialami Suryadharma bukanlah alasan untuk menghindari proses penyidikan. Namun dia tidak menampik, ada risiko hukum yang belum siap diterima oleh kliennya. "Saya rasa tidak ada orang yang siap untuk ditahan, boleh ditanya sama siapapun juga, tidak ada siap untuk ditahan," ujar Andreas di Gedung KPK, Selasa (10/2).

Pilihan Redaksi Mengaku Dirawat di Rumah Sakit, Nama Surya Tak Terdaftar Kasus Ibadah Haji, KPK Periksa Staf Kementerian Agama Surat Panggilan Janggal, Suryadharma Ali Tolak Panggilan KPK

Andreas mengaku baru mendapat kabar Suryadharma sakit kemarin malam. Saat ini, kata Andreas, Suryadharma tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Jakarta.

Namun ketika awak media mengonfirmasi pihak MMC, pasien atas nama Suryadharma Ali rupanya tidak tercatat di sana. Menurut Humas MMC Uci, belum ada catatan masuk atas nama pasien Suryadharma Ali. "Belum ada informasinya tuh," ujar Uci saat dihubungi awak media.

Agenda pemeriksaan kali ini merupakan jadwal pemeriksaan ulang bagi Suryadharma setelah pekan lalu enggan hadir lantaran ada kesalahan redaksi dalam surat panggilannya.

Suryadharma resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 di Kementerian Agama yang ditengarai menelan anggaran sampai Rp 1 triliun itu.

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Agama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana. (pit/obs)