Malam Ini, Jokowi akan Bicara Soal Budi Gunawan

Bogor, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan Presiden Joko Widodo akan membicarakan ihwal putusan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/2) malam.

"Sekarang mari sama-sama menunggu perkembangannya. Malam ini baru mau rapat dan kami harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.

Marciano mengatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna ini, para menteri dan kepala lembaga setingkat menteri akan mendengarkan arahan dari Jokowi tentang hal yang menjadi perhatian mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Pilihan Redaksi KPK Isyaratkan Tak Bakal Keluarkan SP3 untuk Budi Gunawan Lima Kerancuan Putusan Hakim Sarpin Menurut Aktivis DPR akan Kirim Surat Peringatan ke Jokowi soal Budi Gunawan Wakapolri akan Telaah Putusan Atas Budi Gunawan

"Tentu seperti biasa, peserta rapat melaporkan hal-hal yang menonjol kepada Presiden. Yang saya laporkan saat ini pascapraperadilan kondusif dan terkendali," kata dia.

Meski banyak unjuk rasa digelar, Marciano meyakinkan bahwa situasi saat ini terkendali. "Sama sekali tidak ada keinginan anarkis, sehingga berjalan kondusif," ujar dia.

Diapun berharap agar situasi ke depan dapat dikendalikan dengan baik dan seluruh komponen bangsa mampu menghormati dinamika yang ada. "Saya harap semua bisa mengendalikan diri untuk menciptakan situasi kondusif," kata dia.

Sebelumnya, Senin siang hakim tunggal Sarpin Rizaldi menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan kubu Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia memutuskan penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat. Hakim juga memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki perkara Budi.

Dua putusan tersebut, menurut pertimbangan hakim, didasarkan pada fakta bahwa yang bersangkutan tidak termasuk ke dalam golongan penegak hukum atau penyelenggara negara seperti yang dituduhkan KPK sehingga lembaga antirasuah tersebut tidak berwenang menjadikan Budi sebagai obyek penyelidikan. (utd)