Saksi Sebut Ada Suap Atas Dukungan untuk Ical di Bali

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu saksi yang diajukan dalam persidangan Mahkamah Partai Golkar (MPG) di aula kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Selasa (17/2), oleh kubu Agung Laksono mengakui adanya politik uang dalam proses Musyawarah Nasional (Munas) di Bali 30 November 2014 lalu yang memutuskan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Teken (tandatangan) dulu baru dikasih Rp 50 juta. Kalau tidak, ya tidak dikasih," ujar Bendahara Umum DPD Golkar Provinsi Papua, Achmad Goesra, kepada majelis hakim.

Menurut Achmad, uang tersebut merupakan uang muka yang diberikan oleh Nurdin Halid, selaku Steering Committe Munas IX di Bali kepada DPD tingkat II untuk memberikan dukungan kepada Ical sebagai ketua umum partai. Dukungan diberikan dengan menandatangani terlebih dahulu surat yang menyatakan akan mendukung dan memilih Ical pada Munas 30 November 2014.

Pilihan Redaksi Tak Hadiri Sidang Mahkamah Partai, Ical Klaim Konsisten Kubu Agung Nilai Pihak Ical Lecehkan Mahkamah Partai Ical Dukung Jokowi Segera Lantik Budi Gunawan Sidang Kedua, Mahkamah Partai Golkar Agendakan Pembuktian

Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, DPD tingkat II masing-masing resmi menerima uang sebesar Rp 300 juta. "Rp 50 juta (di awal) dan sebagian (akan) dikasih di Jayapura dan Bali," ujar Achmad.

Sebelumnya, pada 28 November 2014, Achmad mengaku sudah mulai mencium ketidakberesan dalam Munas IX yang diselenggarakan di Bali. Saat itu, ia sedang berada di Makassar dan mendapat telepon dari sekretarisnya yang melaporkan ada dana masuk ke rekening pribadi Achmad dari Nurdin Halid.

Berdasar pada laporan sekretaris tersebut, dana yang masuk sebesar Rp 1,5 milyar. Namun, Achmad menganggap dana itu bukan menjadi kewenangannya karena tidak masuk ke rekening DPP Golkar Papua.

Akan tetapi, saat Achmad tiba di Bali untuk menghadiri Munas, banyak pengurus DPD tingkat II yang meminta jatah uang kepadanya. Ia pun baru menyadari bahwa dana yang masuk ke dalam rekeningnya beberapa waktu lalu telah dicairkan oleh sekretaris dan wakil bendaharanya untuk dibagikan kepada DPD tingkat II.

"Saya melihat ini tidak demokratis dan bertentangan. Saya pun akhirnya menyatakan mundur dari bendahara umum dan peserta Munas," ujar Achmad.

Sidang Mahkamah Partai Golkar dimulai pukul 10.45 WIB. Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari lima orang, yaitu Muladi, Djasri Marin, Andi Matalatta, Has Natabaya dan Aulia Rachman. Namun, Aulia Rachman tidak hadir dalam persidangan karena saat ini dirinya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Ceko. (pit/sip)