Soal Penegakan Hukum, Survei: Jokowi dan SBY Sama Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia menyatakan mayoritas masyarakat mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dalam jajak pendapat yang mereka lakukan dalam satu pekan terakhir, sebanyak 70,29 persen dari 1200 responden menilai keputusan Jokowi tersebut tepat.

"Hanya 18,03 persen responden menyatakan keputusan Jokowi mengajukan Badrodin Haiti dan tidak melantik Budi Gunawan sebagai keputusan yang keliru," kata peneliti LSI Rully Akbar di Jakarta, Selasa (24/2).

Pilihan Redaksi Budi Gunawan Buat Pamor Jokowi Meredup di Media Sosial Ombudsman: Bambang Widjojanto Didiskriminasi Polisi Anak Buah BG Menyusup dan Ikut Tangkap BW Diperiksa Bareskrim, Bambang Serahkan Tiga Surat

Meski mendukung keputusan Jokowi, namun masyarakat masih prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia. Ada 66.69 responden menyatakan rasa keprihatinannya. "Mereka yang prihatin merata di semua segmen masyarakat, baik mereka yang laki-laki, perempuan, tinggal di pedesaan maupun perkotaan, berpendidikan tinggi atau rendah, bahkan yang berekonomi tinggi maupun wong cilik," kata Rully.

Dalam survei yang dilakukan LSI itu, hanya 3,97 persen responden yang mengatakan kondisi hukum di Indonesia semakin baik. Sisanya berpendapat penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi sama seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Publik meyakini ada upaya kelompok tertentu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat, menurutnya, tidak setuju dengan langkah Polri yang menetapkan pimpinana KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, menjadi tersangka.

"Publik menilai penetapan tersangka itu lebih besar nuansa politisnya dibandingkan nuansa hukumnya. Mereka melihat hal itu sebagai upaya sistematis untuk melemahkan KPK," katanya. (sur/sip)