Asad Said Ali Siap Jika Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala BIN

Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Asad Said Ali menyatakan siap jika ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala BIN. Pria yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan, seorang kader NU harus siap jika mendapat mandat dari Presiden.

"Orang NU harus siap. Diminta Presiden wajib hukumnya menjalankan," ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/2). 

Namun ia menolak jika harus meminta-minta jabatan kepada Jokowi. "Kalau minta (jabatan) ya enggak lah. Saya enggak mau ganggu-ganggu Presiden," kata dia.

Pilihan Redaksi Imparsial Tawarkan Empat Nama Calon Kepala BIN Tiga Calon Kepala BIN Pemerintah Dianggap Tak Layak TB Hasanuddin: Kinerja BIN Masih Seperti di Zaman Orba

Asad mengaku sadar bahwa selama ini namanya digadang masuk dalam daftar calon pengganti Marciano Norman. "Nama dari dulu (masuk daftar) kan," ujar dia.

Selain Asad, politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin juga menyatakan kesiapannya apabila Presiden Joko Widodo menunjuknya.

"Saya rasa publik berhak untuk berpendapat apa saja. Dan terkait pencalonan saya, jika presiden memutuskan seperti itu (saya dipilih) maka saya siap karena itu merupakan tugas negara," kata TB saat dihubungi CNN Indonesia, Senin lalu.

Namun meski mengaku siap dirinya mengatakan akan mengembalikan segala kewenangan kepada Jokowi. Menurutnya mengganti seorang Kepala BIN sepenuhnya adalah kewenangan sang presiden.

"Soal diganti atau tidak itu menjadi hak prerogatif presiden. Saya tidak bisa berkomentar banyak soal itu," lanjutnya.

Sebelumnya Direktur Program Imparsial Al Araf mengajukan empat nama calon Ketua BIN yang dipandang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik selama ini.

"Calon-calon Kepala BIN yang baik menurut saya adalah Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, politisi PDIP TB. Hasanuddin, Andreas Parera, dan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti," ujar Al Araf pada acara diskusi bertajuk 'Tarik Ulur Kepala Badan Intelijen Negara' di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (23/2).

Calon Kepala BIN baru dipandang lebih baik jika tidak berasal dari elemen militer yang masih aktif. Selain itu, jaminan bahwa kepala BIN terbebas dari potensi pelanggaran HAM di masa lalu juga harus menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan orang yang akan menduduki jabatan tersebut. (sip)