PDIP: Kami Lelah Menjaga Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, secara blak-blakan menyatakan partainya yang merupakan pengusung Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012, juga pendukung pelantikan Ahok sebagai Gubernur Jakarta, kini sudah capai dengan polah sang Gubernur.

“Kami setuju dengan terobosan Ahok. Masyarakat kecil diperhatikan, penanganan banjir sudah baik. Tapi kalau pola dia radikal begini, kami lelah juga menjaganya. Saya sampai sakit begini,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2), menjelang rapat paripurna pengesahan panitia hak angket oleh DPRD untuk menyelidiki draf APBD Jakarta 2015 yang dinilai tak sesuai prosedur.

Pilihan Redaksi DPRD Pakai Hak Angket, Ahok Siap Laporkan Dana Siluman APBD Ahok: Sudah Beda Prinsip, Tak Perlu Bicara dengan DPRD Ketika Ahok Disamakan dengan Firaun Ahok: Orang yang Tolak Saya Bukan KTP Jakarta

Menurut Prasetyo, perilaku Ahok selama ini membuat hubungan eksekutif dan legislatif DKI Jakarta tak harmonis. Padahal PDIP telah mati-matian menggalang suara agar Ahok tetap dilantik sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi, meski banyak hambatan.

Cara berkomunikasi Ahok yang kerap melontarkan pernyataan keras dan mengumbar tudingan ke DPRD, ujar Prasetyo, membuat dia gerah. “Dia (Ahok) teman saya, dan saya pemenang pemilu di Jakarta. Saya bisa diajak ngomong. Diajak ngomong memang iya, tapi besok lain lagi. Ahok harus stabil, jangan labil seperti ini,” kata Prasetyo.

Koalisi Kebon Sirih

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan saat ini di DPRD DKI Jakarta sudah tak ada lagi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Seluruh fraksi yang ada telah sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Ahok.

"Saya sudah menyatukan DPRD ini, 106 anggotanya penuh (mendukung angket). Tidak ada KIH-KMP, yang ada Koalisi Kebon Sirih. Tujuannya baik, untuk membangun ibu kota," kata Prasetyo.

Ahok sendiri tak ambil pusing dengan hak angket ini. Menurut dia, hubungan antara eksekutif dan legislatif hanya akan berjalan lancar jika ia mau menyetujui anggaran fiktif sebesar Rp 12,1 triliun.

“Selama saya mau terima Rp 12,1 triliun dana fiktif dimasukkan ke dalam APBD, pasti enggak ada masalah dengan DPRD. Enggak ada yang ribut. Cuma hati nurani saya enggak enak,” kata Ahok.

Wacana hak angket menyeruak ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.

Namun perseteruan antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta berlanjut setelah Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.

Apapun, Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun. (agk)