Bantah Ahok, Ketua DPRD Klaim Rapat Banggar Digelar Terbuka

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Kamis, 26/02/2015 20:47 WIB
DPRD Menurut Prasetyo bahkan meminta kepala dinas hadir langsung untuk membahas anggaran bersama komisi terkait dan tak boleh diwakili. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) saat berbincang dengan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi (kedua kiri) dan para anggota DPRD seusai mengikuti Rapat Paripurna, Jakarta, Jumat 14 November 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengklaim bahwa selama ini DPRD selalu menggelar rapat Badan Anggaran secara terbuka untuk umum. Pernyataan Prasetyo ini menyangkal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kerap mengatakan bahwa rapat anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta tak pernah dilakukan secara terbuka.

Menurutnya, selama ini setiap rapat komisi DPRD DKI Jakarta selalu Kepala Dinas yang hadir tanpa diwakili oleh utusan perangkat dinasnya. "Selama kepemimpinan saya rapat banggar terbuka untuk umum. Ini saya buktikan saat rapat komisi dengan SKPD selalu kepala dinas harus bicara dengan komisinya," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Prasetyo juga menambahkan jika Ahok benar berniat untuk mempercepat pembangunan di ibu kota, seharusnya tidak perlu ada banyak konflik dan masalah dengan masyarakat maupun DPRD. Selama ini Ahok memang dikenal sebagai sosok yang sering mengeluarkan pernyataan keras sehingga memancing respons negatif sejumlah pihak.


"Ayo membangun DKI Jakarta bersama. Jangan mencari masalah dengan masyarakat, dengan DPRD. Apakah itu solusi untuk membangun Jakarta?" kata Prasetyo.

Politikus PDIP ini juga mengakui bahwa selama ini dirinya tidak pernah diajak berkomunikasi secara kelembagaan dengan Ahok. Padahal, komunikasi yang baik antara badan eksekutif dan legislatif harus tercipta guna memperlancar pembangunan di suatu daerah.

Hari ini semua fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menggulirkan hak angket untuk penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. Seluruh pimpinan DPRD hari ini hadir menyepakati hak untuk menyelidiki kebijakan Ahok tersebut. Hak angket atas penyusunan APBD DKI Jakarta ditandatangani oleh 106 anggota DPRD. (sur/obs)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK