DPRD: Dua Bulan untuk Selidiki Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Waktu dua bulan yang dimiliki DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyusunan APBD DKI 2015 dinilai cukup. Segera setelah disepakati, tim yang dibentuk segera bekerja untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyusunan anggaran.

"Cukup waktunya untuk menyelidiki semua, tim juga sudah dibentuk," Anggota fraksi PDIP Pandopotan Sinaga kepada CNN Indonesia, kamis (26/2).

Pilihan Redaksi DPRD Pakai Hak Angket, Ahok Siap Laporkan Dana Siluman APBD Ahok: Sudah Beda Prinsip, Tak Perlu Bicara dengan DPRD Seluruh Fraksi di DPRD Resmi Setujui Hak Angket untuk Ahok Belum Ada Upaya Djarot Perbaiki Komunikasi Ahok-DPRD

PDIP yang semula selalu membela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut sepakat digulirkannya hak angket. Menurut Pandopotan, melalui hak angket ini PDIP ingin mengingatkan bahwa DPRD adalah mitra kerja Gubernur.

Ia juga berharapa pria yang akrab disapa Ahok itu tidak sembarangan saat berbicara. Apalagi sampai menuduh DPRD maling atau perampok anggaran.

Meski sepakat pada hak angket tersebut, namun PDIP diakui Pandopotan belum pada tahap ingin menjatuhkan Ahok. PDIP menargetkan dari penyelidikan yang dilakukan nanti ada rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pihak terkait.

Sepuluh fraksi di DPRD DKI Jakata secara bulat menyepakati usul hak angket. “Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan eksekutif, utnuk mencari titik simpul. Hak angket sudah ditandatangani oleh 106 anggota DPRD,” kata Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat itu, satu per satu fraksi mengemukakan pandangannya terkait hak angket. “Dengan mengucap bismillah, Fraksi PDIP bulat meyetujui hak angket,” kata Gembong Warsono dari Fraksi PDIP yang selama ini merupakan penyokong utama Ahok di DPRD. (sur/sip)