Partainya Dukung Angket untuk Ahok, Wagub Djarot: Biar Saja

Donatus Fernanda Putra, CNN Indonesia | Jumat, 27/02/2015 13:19 WIB
PDIP yang merupakan partai asal Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan lelah menjaga Ahok. Djarot pun siap mendampingi Ahok menghadapi DPRD. Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Jakarta Ahok, dan Ketua Umum PDIP Megawati saat pelantikan Djarot sebagai Wakil Gubernur Jakarta, 17 Desember 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung hak angket untuk Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk PDIP yang merupakan partai asal Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. (Baca PDIP: Kami Lelah Menjaga Ahok)

Padahal selama ini PDIP merupakan partai utama pendukung Ahok. Sejak Ahok diusung bersama Jokowi di Pilkada Jakarta 2012, hingga ketika Ahok ditolak habis-habisan menjadi Gubernur menggantikan Jokowi oleh sejumlah ormas di Jakarta, PDIP selalu berada di belakang Ahok. Baru kali ini PDIP ikut menentang Ahok.

Menurut Djarot, dia dan Ahok selaku pemimpin Jakarta siap menghadapi DPRD yang telah resmi mengajukan hak angket untuk menyelidiki penyusunan draf APBD Jakarta yang menurut DPRD menyalahi prosedur.


“Dia (PDIP) punya hak (untuk mengajukan hak angket), dan kami tidak bisa mengebiri mereka. Biarkan saja, kami siap,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/2). Ia menegaskan tak mau merecoki kewenangan DPRD.

Untuk diketahui, di PDIP, Djarot menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi. Djarot dulu dipilih Ahok sebagai Wagub karena dinilai telah berpengalaman di birokrasi ketika memimpin Blitar dua periode penuh, yakni 10 tahun.

PDIP pun akhirnya mengizinkan Djarot mendampingi Ahok meski semula mati-matian menghendaki kursi Wagub diisi oleh Boy Bernardi Sadikin, anak mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin yang kini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta.

Meski Ahok kini bersitegang dengan DPRD terkait APBD, Djarot merasa komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta tetap berjalan baik. “Biarkan (hak angket) jalan. Kami (Pemprov) fokus saja mengatasi banjir, macet, dan memperkuat birokrasi,” kata dia.

Terkait Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, yang melontarkan kritik tajam kepada Ahok, Djarot mengatakan belum berbicara secara langsung dengan rekan separtainya itu.

“Saya belum bertemu Prasetyo secara langsung. Pokoknya berikan kesempatan pada DPRD meneruskan hak angket,” ujar Djarot.

PDIP saat ini merupakan fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta dengan jumlah anggota 28 orang. Prasetyo mengatakan sesungguhnya PDIP senang dengan terobosan Ahok dalam mengatasi banjir dan memperhatikan rakyat kecil, namun mereka lelah menjaga Ahok yang kerap melontarkan pernyataan keras terhadap DPRD.

Wacana hak angket menyeruak ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif ke APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.

Namun perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemprov DKI Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.

Apapun, Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun. (Baca: Rincian Dana Siluman yang Dicoret Ahok dari APBD Jakarta) (agk/agk)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK