Ahok: Ini Bukan soal Komunikasi Saya Buruk, Tapi Dana Siluman
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Jumat, 27 Feb 2015 09:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut DPRD DKI Jakarta memiliki cara komunikasi yang buruk dalam rapat paripurna pengesahan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Ahok soal APBD 2015, Kamis (26/2).
Komunikasi kasar Ahok, menurut DPRD, menjadi salah satu alasan yang menyatukan seluruh fraksi di DPRD untuk mendukung hak angket secara bulat. Bahkan saat Juru Bicara Fraksi Demokrat-PAN, Ahmad Nawawi, dalam paripurna menyebut Ahok sebagai sosok yang arogan, angkuh, dan sombong, seluruh anggota DPRD bertepuk tangan dan bersorak bak menonton sirkus.
Menanggapi cercaan terhadapnya itu, Ahok santai saja. Ia merasa tak ada yang salah dengan caranya berkomunikasi dengan para anggota legislatif tersebut, sebab persoalan utamanya bukan pada cara komunikasi, melainkan dana siluman yang hendak dipaksakan masuk ke dalam APBD 2015.
“Ini bukan soal komunikasi. DPRD suruh saya masukkin Rp 12,1 triliun anggaran fiktif ke APBD, bagaimana saya mau komunikasi? Itu saja,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/2).
Sejak kemarin, Ahok mengatakan ketegangan antara egislatif dan eksekutif DKI Jakarta sesungguhnya tak bakal terjadi selama dia menyetujui dimasukannya anggaran fiktif Rp 12,1 triliun tersebut.
Namun Ahok enggan menuruti kemauan DPRD. Ia menilai anggaran bernilai fantastis itu bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting, misalnya membangun gedung sekolah, ketimbang untuk belanja barang yang kurang penting.
Wacana hak angket menyeruak ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.
Namun perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.
Apapun, Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun.
Ahok tak mau kasus dana siluman di APBD Jakarta terulang lagi seperti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Akhir 2014, BPKP mengungkapkan adanya dana siluman di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 2013 dan 2014.
Pada ABPD Jakarta 2013, tercatat ada 58 kegiatan senilai Rp 210,8 miliar di Dinas Kesehatan Jakarta, sedangkan di Dinas PU ada 128 kegiatan senilai Rp 1,2 triliun. Sementara pada APBD Jakarta 2014, tercatat ada 34 kegiatan di Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan namun ada dalam APBD senilai Rp 34,4 miliar, sementara di Dinas PU terdapat 252 kegiatan senilai Rp 3,5 miliar.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto menyatakan telah mengkonfirmasi anggaran tersebut ke Dinas Kesehatan dan Dinas PU Jakarta. Namun kedua dinas itu menyatakan tidak pernah menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait ke dalam APBD Jakarta.
DPRD Jakarta menargetkan waktu dua bulan untuk merampungkan hak angket. Sementara Ahok siap membawa masalah APBD Jakarta ke ranah hukum apabila tak dapat diselesaikan secara politik antara Pemprov dan DPRD. (agk)
Komunikasi kasar Ahok, menurut DPRD, menjadi salah satu alasan yang menyatukan seluruh fraksi di DPRD untuk mendukung hak angket secara bulat. Bahkan saat Juru Bicara Fraksi Demokrat-PAN, Ahmad Nawawi, dalam paripurna menyebut Ahok sebagai sosok yang arogan, angkuh, dan sombong, seluruh anggota DPRD bertepuk tangan dan bersorak bak menonton sirkus.
“Ini bukan soal komunikasi. DPRD suruh saya masukkin Rp 12,1 triliun anggaran fiktif ke APBD, bagaimana saya mau komunikasi? Itu saja,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/2).
Sejak kemarin, Ahok mengatakan ketegangan antara egislatif dan eksekutif DKI Jakarta sesungguhnya tak bakal terjadi selama dia menyetujui dimasukannya anggaran fiktif Rp 12,1 triliun tersebut.
Wacana hak angket menyeruak ketika Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.
Namun perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.
Apapun, Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun.
Ahok tak mau kasus dana siluman di APBD Jakarta terulang lagi seperti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Akhir 2014, BPKP mengungkapkan adanya dana siluman di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 2013 dan 2014.
Pada ABPD Jakarta 2013, tercatat ada 58 kegiatan senilai Rp 210,8 miliar di Dinas Kesehatan Jakarta, sedangkan di Dinas PU ada 128 kegiatan senilai Rp 1,2 triliun. Sementara pada APBD Jakarta 2014, tercatat ada 34 kegiatan di Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan namun ada dalam APBD senilai Rp 34,4 miliar, sementara di Dinas PU terdapat 252 kegiatan senilai Rp 3,5 miliar.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto menyatakan telah mengkonfirmasi anggaran tersebut ke Dinas Kesehatan dan Dinas PU Jakarta. Namun kedua dinas itu menyatakan tidak pernah menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait ke dalam APBD Jakarta.
DPRD Jakarta menargetkan waktu dua bulan untuk merampungkan hak angket. Sementara Ahok siap membawa masalah APBD Jakarta ke ranah hukum apabila tak dapat diselesaikan secara politik antara Pemprov dan DPRD. (agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK