KPK Siap Usut Dana Siluman APBD Atas Laporan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang menggelembung hingga Rp 12,1 triliun. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo menuturkan pihaknya telah menerima laporan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pak Ahok menemui pimpinan KPK di antaranya ada Pak ruki dan saya selaku Plt Pimpinan. Pak Ahok bersama jajarannya menjelaskan info dana siluman. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan perlu ditelaah lebih lanjut baru nanti bisa disimpulkan," ujar Johan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Pilihan Redaksi Ahok Siap Jadi Tumbal Asal e-Budgeting APBD Jalan Hak Angket Bergulir, Ahok: Saya Suka yang Beginian! 'Harga UPS Sekolah Rp 5,8 Miliar Tak Masuk Akal'

Johan menjelaskan, laporan tersebut diterima oleh tim pengaduan masyarakat lembaga antirasuah. "Pertama kali akan verifikasi kepada pelapor dalam hal ini Pak Ahok. Tentu bukan Pak Ahok langsung tapi tim yang dibentuk Pak Ahok," ujarnya. Menurutnya, keterangan dari tim untuk menggali informasi apakah data valid, akurat, dan disimpulkan ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak.

Sementara itu, Ahok menjelaskan temuannya berdasarkan kejanggalan perbedaan penggunaan anggaran APBD. Selain tahun 2015, laporan juga terkait penggunaan APBD sejak 2012 hingga tahun ini.

"Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan melalui e-budgeting yang disepekati di paripurna, dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD. Ada selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun," ujar Ahok usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Lebih jauh, Ahok menuturkan pihaknya telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit APBD tahun 2015. "Audit tahun 2012, 2013, dan 2014 sudah ada," katanya.

Dalam pelaporannya, Ahok menyertakan sejumlah alat bukti. "Bukti yang diprint out ulang, yang kami sisir. Contoh tahun 2014, ada 55 kegiatan yang terkesekusi hampir Rp 6 miliar untuk UPS dan semua kepala sekolah kaget tidak pernah memesan UPS," ujar Ahok. (sip)