Boni Hargens: Ada Permainan Kotor di DPRD DKI

Basuki Rahmat N, CNN Indonesia | Minggu, 01/03/2015 13:19 WIB
Boni blak-blakan menyatakan semua partai selama ini diuntungkan oleh sistem yang rusak. Selama ini setiap fraksi ikut punya kepentingan dalam penyusunan APBD. Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda usulan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (26/2). CNN Indonesia/ Lalu Rahadian
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menyoroti adanya ketidakberesan di balik pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pengajuan tambahan anggaran senilai Rp 12,1 triliun dalam APBD 2014.

“Ini ada permainan kotor di DPRD soal tambahan anggaran di APBD, sudah terjadi sejak dulu dan tiba-tiba sekarang Ahok mendobrak,” kata Boni ketika dihubungi CNN Indonesia, Ahad (3/1).

Boni blak-blakan menyatakan semua partai selama ini diuntungkan oleh sistem yang rusak. Menurut Boni, selama ini setiap fraksi ikut memiliki kepentingan dalam penyusunan penambahan anggaran di APBD. “Ini praktik korupsi dalam APBD,” ucapnya.


Boni mencermati praktik korupsi yang dilakukan melalui APBD melibatkan banyak pihak dan tidak hanya di kalangan DPRD sehingga untuk memberantasnya juga bukan hal yang mudah. “Ini korupsi sistemik, termasuk birokrasi terlibat, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sampai ke yang bawah,” tutur Boni.

Menurut Boni bulatnya suara anggota DPRD yang mendukung pengajuan hak angket menunjukkan seluruh politikus di DPRD tidak ingin kehilangan Rp 12,1 triliun.

Boni tak dapat menerima dalih DPRD mengajukan hak angket karena ada kesalahan prosedur dari Ahok. “Mereka itu (DPRD) hanya cari-cari alasan saja, termasuk soal gaya bicara Ahok dan soal e-Budgeting yang mereka persoalkan,” tutur Boni seraya mengingatkan bahwa DPRD tidak bisa mengatur-atur gubernur dalam menyusun anggaran.

Selanjutnya Boni mengingatkan bahwa bila DPRD tetap ngotot maka akan sangat merugikan pihak Dewan sendiri. “Jangan melawan peradaban dan melawan rakyat. DPRD Jangan memaksakan kehendak begitu.”

Penilaian Boni tersebut dikuatkan oleh pengamat politik lainnya, yakni Hamdi Muluk. DPRD, menurut Hamdi, kini tak bisa lagi memainkan anggaran karena sudah “diamankan” oleh Ahok agar tidak bocor.

“Sebenarnya dari dulu ada kayak begini (permainan anggaran) tapi dulu eksekutif sama legislatifnya main mata saja, tahu sama tahu, sekarang sama Ahok enggak bisa begitu,” tutur Hamdi saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad (3/1).

Hamdi mendorong agar munculnya dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 diselidiki lebih jauh hingga tuntas agar terbongkar semuanya. “Siapa yang bermain,” ucap Hamdi.

Dalam rapat paripurna Kamis (26/2), Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyatakan hak angket digulirkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan eksekutif. “Untuk mencari titik simpul. Hak angket sudah ditandatangani oleh 106 anggota DPRD,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

(obs/obs)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK