Jaya Suprana Dukung Ahok Bongkar Korupsi APBD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Dukungan warga ibukota terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memberantas korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mengalir. Kali ini giliran pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana yang menunjukkan dukungan terhadap Ahok—sapaan akrab Basuki.

Jaya bersama beberapa warga Jakarta terlihat mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sejak pukul 09.00 WIB, Ahad (1/3). Mereka tidak dapat menemui Ahok lantaran belum ada izin sementara Sang Gubernur diketahui sedang melaksanakan ibadah di sebuah gereja pagi tadi.

Pilihan Redaksi Kisruh Ahok-DPRD, JK: Bagus Dijadikan Contoh Keterbukaan Warga DKI Tak Biarkan Ahok Sendirian Berantas Korupsi di DPRD 'Harga UPS Sekolah Rp 5,8 Miliar Tak Masuk Akal' KPK Siap Usut Dana Siluman APBD Atas Laporan Ahok

Jaya menuturkan, tujuan kedatangan ke rumah dinas Gubernur sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Ahok dalam memberantas praktik korupsi saat penyusunan RAPBD Jakarta.

"Saya kira kami semua adalah wakil rakyat Jakarta yang sebenarnya. Kami datang untuk memberi dukungan kepada Gubernur dalam perjuangan beliau menegakan hukum, terutama dalam menegakan pilar-pilar perjuangan membasmi korupsi," ujar Jaya di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.

Jaya menyatakan, kehadirannya di Rumah Dinas Gubernur Jakarta merupakan inisiatif pribadi. "Kami belum beruntung tidak bisa berjumpa karena ini kami lakukan secara informal dan tidak di koordinir siapapun," kata Jaya.

Salah satu warga yang ikut mendatangi rumah dinas Gubernur, Emmy Hafild, mengatakan bahwa mereka ingin mendukung langkah Ahok yang ingin mendisiplinkan anggaran belanja ibukota negara. Menurut Emmy, APBD Jakarta yang sangat besar seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih berguna daripada untuk menyediakan Uninterruptible Power Supply (UPS) di beberapa sekolah dengan jumlah anggaran yang tidak masuk akal.

"Dari dulu kami tahu APBD Jakarta terbesar dan banyak yang bisa dilakukan dengan uang sebesar itu. Banyak bisa dibangun seperti menyediakan fasilitas untuk pedestrian, pengelolaan sampah, keamanan, pembangunan sekolah. Apalagi UPS juga dikatakan beberapa kepala sekolah tidak dibutuhkan sebenarnya," ujar Emmy kepada para wartawan.

Terkuaknya indikasi korupsi dalam perancangan APBD DKI Jakarta 2015 menyadarkan warga untuk mulai mengawal penyusunan APBD di masa mendatang. Warga yang mendatangi Rumah Dinas Gubernur yakin Ahok mampu mengawal penyusunan APBD secara lebih baik.

"Kami membela yang Ahok lakukan, bukan mendukung Ahok secara buta," ujar Anung Karyadi, warga lainnya yang juga mendatangi kediaman Ahok.

Jumlah pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 diketahui mencapai Rp 63,8 triliiun. Jumlah itu diperoleh dari pendapatan asli daerah yang mencapai Rp 45,32 triliun; dana perimbangan Rp 11,4 triliun; dan pendapatan lain-lain Rp 7,07 triliun.

Total jumlah belanja sebesar Rp 67,44 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp 26,23 triliun dan belanja langsung Rp 41,21 triliun. (rdk)