Partai NasDem Minta Maaf Pada Warga Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai NasDem merasa perlu mengajukan permintaan maaf kepada warga Jakarta terkait permasalahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015. Persoalan ini memanaskan kembali hubungan antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta.

Pilihan Redaksi Ahok: Saya Sampai Mati Tak Mau Masukan Rp 12,1 Triliun Ahok Laporkan APBD ke KPK, NasDem Cabut Hak Angket Dukungan ke Ahok Meluas, Fraksi PDIP DPRD Tanggapi Santai Djarot Minta Menteri Tjahjo Dinginkan Perseteruan Ahok-DPRD

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Rio Capella mengatakan kekisruhan masalah APBD ini rentan mengakibatkan berhentinya fungsi pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat. Apalagi, cekcok ini akhir pekan lalu berujung pada pengajuan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta.

"Partai NasDem meminta maaf pada masyarakat Jakarta atas terganggunya fungsi-fungsi pelayanan akibat kekisruhan yang terjadi," ujar Rio di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem, Jakarta, Senin (2/3).

Berbalik 180 derajat dari kebijakan fraksi mereka pekan lalu, Rio menuturkan, partainya menilai pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) tidak sesuai dengan kebutuhan utama warga ibu kota. Rio juga menilai keberadaan UPS belum tentu memberikan manfaat pada masyarakat Jakarta luas.

"Jelas, pengadaan UPS, buku, dan yang hal lain yang bukan kebutuhan utama harus ditelusuri. Penggunaan barang-barang itu harus digunakan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat," ucapnya.

Kamis lalu, DPRD memutuskan untuk menggunakan hak angket mereka terhadap Ahok, untuk menyelidiki tak diakomodasinya rancangan APBD 2015 yang mereka buat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keputusan yang diambil pada rapat paripurna itu juga memunculkan nama Ongen Sangaji, politisi Partai Hanura, sebagai ketua tim angket.

Sehari setelahnya, giliran Ahok yang beraksi. Bekas Bupati Belitung Timur itu mengadukan dugaan adanya 'dana siluman' kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Besoknya, perseteruan kembali memanas saat Ahok menyatakan akan membangun penjara yang luas untuk menampung para anggota DPRD. (obs)