Salahgunakan Hak Angket, Elektabilitas Parpol Bisa Turun

Abraham Utama, CNN Indonesia | Rabu, 04/03/2015 08:35 WIB
Wakil Ketua Bapilu DPP Partai Hanura Kusnandar menilai hak angket yang diajukan DPRD kepada Gubernur Ahok bisa menjadi serangan balik kepada parpol. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Abraham Lunggana (kiri), Muhammad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kedua kanan) dan Ferrial Sofyan (kanan) mengangkat tangan usai memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (AntaraFoto/ Vitalis Yogi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Hanura Kusnandar menilai hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dapat menjadi 'serangan balik' pada partai politik.

Ia berkata hal tersebut dapat terjadi jika hak angket malah digunakan untuk kepentingan politik seperti memakzulkan Ahok. "Kalau proses hak angket ini betul-betul dipaksakan dan terkesan disalahgunakan untuk kepentingan bahkan menutupi kesalahan, pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas," ujar Kusnandar di Jakarta, Selasa (3/3).

Atas kekhawatiran itu, DPP Hanura pun mendesak anggota mereka di fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta untuk menggali dugaan adanya 'dana siluman' dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Kusnandar mendesak kader Hanura di Jakarta tidak berusaha menjatuhkan Ahok dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.


"Kami mengarahkan teman-teman fraksi di DPRD itu justru untuk melakukan transformasi dan transparansi proses pengelolaan anggaran," katanya.

Dengan menjalankan fungsi serta kewenangan dengan benar, Kusnandar malah percaya diri masyarakat akan memberikan simpati kepada partainya.

Sebelumnya, DPP Hanura mengambil kebijakan jalan tengah terkait kisruh antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Meskipun menyatakan mendukung Ahok membersihkan Jakarta dari oknum yang memainkan anggaran daerah, Hanura tidak menarik diri dari rencana angket terhadap mantan bupati Belitung Timur itu.

"Kalau angket dihentikan, malah akan banyak kesimpangsiuran. Ini, kan, supaya masyarakat mengetahui sedetail-detailnya," kata Ketua Bapilu DPP Hanura Karna Brata Lesmana. (utd/obs)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK