DPP PPP Minta Lulung Tarik Hak Angket atas Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Surabaya Arsul Sani meminta agar Abraham Lunggana alias Haji Lulung menarik usulan hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya masih banyak cara lain yang bisa dilakukan DPRD tanpa perlu menimbulkan kegaduhan.

"Kami di DPP minta itu tetap ditarik, masih banyak hak DPRD yang lain yang tidak menimbulkan persoalan. Bisa dengan hak bertanya," kata Arsul kepada CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Untuk itu, kata Arsul, pihak DPP telah meminta kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Jakarta untuk melakukan komunikasi kepada Lulung. "Intinya ya tidak ujug-ujung hak angket, kami sudah bulat minta hak angket dari fraksi PPP, ditarik," jelasnya.

Pilihan Redaksi Lulung Sindir Aksi 'Save Ahok' Lulung: Ahok Kalau Ngomong Sembarangan Perlu Diedit PPP Cabut Hak Angket, Lulung: Gak Ada yang Bisa Larang Gue PKB Cabut Dukungan Hak Angket untuk Ahok

Apakah Lulung akan mendapatkan sanksi jika tetap melanjutkan hak angket? Pihak DPP belum mau untuk memastikan hal itu. Hingga kini PPP masih tetap mencoba untuk memastikan fraksinya di DPRD DKI tidak ikut serta dalam pengajuan hak angket untuk menginvestigasi 'dana siluman' dalam APBD DKI Jakarta 2015.

 Abraham Lunggana alias Haji Lulung berkukuh tetap menggunakan hak angket kepada Ahok, musuh bebuyutannya.

"Saya siap dipecat karena saya lagi melakukan penegakan hukum. Kami ini sedang difitnah," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Lulung mengatakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP memang sudah menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta untuk mencabut hak angket atas Ahok. Namun, ujar Lulung, keputusannya untuk tetap mengajukan hak angket didasarkan pada keinginan untuk membela diri.

"Tolong dihormati, saya sedang membela diri, membela lembaga karena saya sudah dihakimi tanpa lewat pengadilan," ujar Lulung.

Lulung mengatakan dana siluman Rp 12,1 triliun yang disebut Ahok itu berasal dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selalu berubah-ubah."Ente ngusulin dari kelurahan, normalisasi got. Di sana ada Rp 200 juta, sampai Bappeda hilang. Kami panggil terus masukkin lagi (ke draf APBD)," ujarnya.

Dia lantas meminta Ahok untuk membuktikan di pengadilan tuduhan mengenai dana siluman itu. "Rp 12,1 triliun masuk lewat mana? Rp 12,1 triliun itu ada karena perubahan saat pembahasan. Namanya saja pembahasan," ujar dia. (pit)