Lulung Sindir Aksi 'Save Ahok'

Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan DPRD DKI Jakarta dengan sang Gubernur, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, memanas. Dari soal draf APBD 2015 hingga menyerempet sosok personal. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ‘Lulung’ Lunggana kembali terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya kepada Ahok.

Lulung yang selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan Ahok merasa pemberitaan media soal konflik DPRD-Ahok ini tak seimbang. Oleh sebab itu ia berniat menemui Dewan Pers guna mengadukan hal tersebut.

Pilihan Redaksi Lulung Sebut Pemprov DKI Pernah Berupaya Suap Dewan PPP Cabut Hak Angket, Lulung: Gak Ada yang Bisa Larang Gue Ahok Minta Maaf, DPRD DKI: Itu Cari Muka Saja Bawahan Ahok Sudah Buat Pernyataan Tak Terlibat Main Anggaran

“Nanti saya akan ketemu Dewan Pers. Saya kepengen ada etika yang dijaga. Ketika Ahok ngomong sembarangan, itu perlu diedit,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Lulung yakin kisruh soal APBD akan dimenangi oleh DPRD Jakarta. “Insya Allah kebenaran yang akan menang. Jangan save orang per orang karena orang itu gudangnya salah,” kata dia menyindir aksi gerakan #SaveAhok yang ramai di media sosial.

Untuk melawan Ahok di ranah hukum, DPRD DKI Jakarta pun hari ini resmi menunjuk Razman Arif Nasution sebagai pengacara. (Baca: Setelah Tangani BG dan Sutan, Razman Jadi Pengacara Lulung)

Pada kesempatan itu, Lulung dan koleganya, Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik dari Gerindra, sekaligus membantah adanya percakapan antara mereka berdua via WhatsApp yang diberitakan oleh media tertentu. Percakapan itu berisi kepanikan terkait langkah Ahok yang melaporkan soal dana siluman APBD Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“WhatsApp itu tidak benar, dan kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu cara jahat yang tidak perlu dilakukan,” kata Taufik yang mendampingi Lulung dalam konferensi tersebut.

Sebagai ‘balasan’ atas laporan Ahok ke KPK, DPRD DKI Jakarta pun akan melaporkan sang gubernur ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas sejumlah tuduhan, antara lain menyalahgunakan wewenang, menghina DPRD sebagai lembaga, memalsukan dokumen APBD, dan menyuap Ketua DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12,7 triliun. (Baca: DPRD akan Lapor ke Bareskrim, Ahok Senang) (agk)