Alasan Penolakan Grasi Dua Anggota Bali Nine Dipertanyakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum terpidana mati "Bali Nine" Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan landasan penolakan grasi yang diajukan kliennya kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menolak permohonan keringanan hukuman yang diajukan Myuran Sukumaran sesuai Keputusan Presiden Nomor 32/G tahun 2014. Sementara, Jokowi menolak grasi Andrew Chan dengan Keppres No 9/G tahun 2015.

"Penolakan grasi melalui Keppres tak dicantumkan alasannya. Kami mempertanyakan itu melalui PTUN. Kenapa mereka menolak grasi Chan dan Sukumaran," ujar Todung di kantornya bilangan SCBD, Jakarta, Selasa (3/3). Pihaknya menyampaikan akan menempuh jalur hukum untuk mendapat keadilan soal alasan penolakan grasi.

Pilihan Redaksi Eksekusi Mati, Jokowi Tidak Akan Melunak Atas Australia 20 Brimob Kawal Perpindahan Dua Bali Nine ke Nusakambangan Pengacara Duo 'Bali Nine' Minta Jaksa Tunda Eksekusi Kuasa Hukum Belum Diberitahu Soal Pemindahan Duo 'Bali Nine'

Sebelumnya, gugatan atas Keppres telah dilayangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Ketua PTUN Jakarta menetapkan menolak permohonan Chan dan Sukumaran. Todung pun berupaya mengajukan banding ke pengadilan lebih tinggi atas putusan tersebut.

"Kami tidak bisa langsung mempertanyakan ke Presiden maka kami melalui pengadilan," ujarnya. Ia mengatakan kasus gugatan perihal Keppres telah beberapa kali terjadi namun putusan atas gugatan tak bisa menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi putusan lainnya. "Kami, kan, bukan sistem hukum umum jadi tidak menganut yurisprudensi."

Sementara itu, apabila upaya hukum banding tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka mereka tak dapat menempuh lainnya. "Ya ini memang sudah final. Kami bisa saja menyurati Presiden langsung, tapi itu bukan jalur hukum," ujarnya.

Menurut Todung, dalam Keppres, Jokowi hanya mencantumkan pernyataan soal penolakan tersebut. "Hanya dituliskan 'menolak permohonan grasi terpidana mati Andrew Chan yang dimohonkan oleh Todung Mulya Lubis'," katanya. "Hanya penolakan tapi tak ada alasannya. Meski sah secara hukum, tapi tidak berarti itu adil."

Todung berpendapat kliennya memiliki hak untuk hidup dan harus dihormati oleh pemerintah. "Terutama untuk mereka yang telah berubah," ujarnya. Selama ini, Todung mengklaim baik Chan maupun Sukumaran telah menunjukkan perubahan baik. Sukumaran pun dinilai telah mengubah kebiasaannya mengonsumsi obat terlarang tersebut menjadi melukis.

Chan dan Sukumaran diketahui tergabung dalam kelompok "Bali Nine" yang diciduk kepolisian pada 2004 karena terbukti menyelendupkan lebih dari delapan kilogram heroin. Keduanya divonis hukuman mati pada 2005 dan mendekam di penjara. Saat ini, keduanya telah dipindahkan ke LP di Nusakambangan. (utd/obs)