Soal Eksekusi Mati, Jokowi Dinilai Tak Mau Pusing Soal Nyawa

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Senin, 02 Mar 2015 06:26 WIB
Presiden Indonesia Joko Widodo telah semena-mena dalam menolak grasi yang diajukan oleh para terpidana mati. Jokowi dinilai tak membaca detil berkas terpidana.
Sabine Atlaoui, istri dari Serge Atlaoui warga negara Prancis terpidana mati di Indonesia saat konpers di Kedutaan Prancis, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Proses eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap 11 terpidana mati belum jelas kapan akan dilaksanakan. Namun gelombang kecaman terhadap pelaksanaan tersebut tak kunjung hilang dari beberapa lembaga dalam negeri ataupun negara sahabat.

Bahkan seorang sosiolog asal Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo telah semena-mena dalam menolak grasi yang diajukan oleh para terpidana mati. Menurutnya Jokowi tak membaca secara detil berkas yang datang ke mejanya.

"Presiden tak memeriksa secara detil perubahan yang mungkin terjadi pada para terpidana sebelum dia dieksekusi, dia hanya menerima surat putusan dari Mahkamah Agung," ujar Robert saat ditemui di Jakarta, Ahad (1/3). Bahkan

Robert pun menuding Jokowi sama sekali tidak mengoptimalkan otoritas grasi untuk memeriksa dan tidak menguji secara detail putusan pengadilan yang menyangkut hukuman mati. Bahkan dia menuding Jokowi seakan tak mau ambil pusing dalam urusan grasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Robert beralasan pemikiran tersebut muncul setelah mendengar ucapan Jokowi saat dirinya membuka acara Kongres Umat Islam Indonesia yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut Jokowi mengatakan putusan hukuman mati diambil oleh hakim, sementara dirinya hanya tidak mengampuni.

"Presiden terkesan tak mau ambil pusing terhadap perkara yang menyangkut nyawa seseorang," katanya.

Sementara koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dam Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengungkapkan pemerintah Indonesia terkesan lemah dalam menyelesaikan eksekusi mati. Dia pun menganggap Jokowi terlalu menggunakan cara sapu bersih dalam menanggapi permintaa grasi.

"Simpulannya adalah pemerintah kita menggunakan pertimbangan sapu bersih. Saya kecewa melihat sikap Jokowi dalam hal hukuman mati," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung hingga kini belum menentukan waktu pelaksanaan hukuman mati tahap kedua. Namun untuk lokasi eksekusi kemungkinan besar Kejaksaan Agung kembali menggunakan Nusa Kambangan sebagai arena eksekusi. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER