Klaim Didukung Tjahjo dan Jokowi, Ahok Enggan Kompromi DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski Kementerian Dalam Negeri sudah turun tangan dan akan jadi penengah kisruh APBD, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap tak akan kompromi dengan DPRD. Baginya, APBD sistem e-budgeting adalah harga mati.

Pria yang kerap disapa Ahok itu mengaku mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Presiden Joko Widodo soal penerapan e-budgeting ini.

Pilihan Redaksi Salahgunakan Hak Angket, Elektabilitas Parpol Bisa Turun Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Korupsi APBD Jakarta Kemendagri Lebih Akui APBD versi Ahok Menteri Tjahjo Nyatakan APBD versi Ahok Tak Bermasalah

"Pak Mendagri, Pak Presiden juga tidak meminta kami kompromi‎. Yang mereka minta adalah tetap menggunakan e-budgeting," kata Ahok di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (4/3).

Mantan Bupati Belitung Timur itu yakin sistem e-budgeting dapat menghemat anggaran. Selain itu sistem ini juga dinilai bisa menekan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2015.

Terkait perseteruannya dengan DPRD perihal APBD DKI 2015. Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kemendagri selaku penengah. Dirinya sepakat APBD DKI harus segera dicairkan agar pembangunan dapat dijalankan segera.

"Mendagri sudah ada solusinya, kalau sampai terjadi perbedaan pun, Mendagri akan putuskan, ini (APBD) akan menggunakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur," kata Ahok.

Pagi tadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah berjanji paling lambat tanggal 8 Maret mendatang pihak Kemendagri akan menyetujui APBD DKI 2015. Tjahjo juga menjelaskan, APBD yang saat ini dievaluasi dan akan diproses lebih lanjut adalah APBD yang diserahkan sesuai prosedur yang berlaku, yakni oleh Kepala Daerah.

Sementara itu Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek, meyakini bahwa setelah pertemuan antara Pemprov DKI dan dan DPRD yang difasilitasi oleh Kemendagri pada Kamis (5/3) besok, persoalan APBD DKI 2015 akan menemui titik terang. (sur/sip)