Nasional Peristiwa

Hanura: Tak Benar Ahok Minta Backing

Abraham Utama | CNN Indonesia
Rabu, 04 Mar 2015 09:00 WIB
Hanura: Tak Benar Ahok Minta <i>Backing</i>
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemui warga yang mendukungnya di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2015. Mereka mengajak masyarakat mendukung Basuki Tjahaja Purnama membongkar dan menghabisi mafia anggaran DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura, Karna Brata Lesmana, menyangkal tudingan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi pimpinan partainya untuk mencari dukungan terkait kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

"Tak benar Ahok minta backing. Ahok juga tidak pernah bertemu dengan pimpinan Hanura," tegasnya di Jakarta, Selasa (3/3).

Meski mengaku tidak membangun komunikasi politik dengan mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Karna menegaskan partainya akan mendukung upaya Ahok melakukan bersih-bersih di jajaran pemerintahan DKI Jakarta.
Pilihan Redaksi

Karna menyatakan mereka tidak secara gelap mata mendukung Ahok. "Kami tidak ingin ada pemakzulan. Tapi, lain halnya kalau perbuatan Ahok terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi," ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait hak angket yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta pekan lalu, Karna menilai penyelidikan anggota dewan seharusnya berada dalam konteks mengungkap adanya dugaan 'dana siluman'. "Soal etika, itu masalah yang dicari-cari," tuturnya

Kebijakan 'jalan tengah' Hanura ini belum dibahas dalam forum pimpinan partai. Karna memaparkan, kebijakan mendukung Ahok barulah dibicarakan dalam diskusi yang tidak formal. 

Namun, Karna dengan tegas menyatakan, DPP Hanura sudah memberikan peringatan kepada anggota fraksi mereka di DPRD DKI Jakarta untuk tidak mencoba menjatuhkan Ahok dari kursi Jakarta satu. 

"Kami sudah berikan warning pada anggota DPRD supaya tidak bermain-main. Kami akan mengambil tindakan tegas jika ada anggota yang tidak mengikuti arahan ini," katanya. (sip)