Jelang Mediasi, Dukungan Ahok di Dunia Maya Terus Meningkat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang pertemuan mediasi yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kisruh draf APBD 2015, dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus meningkat.

Dalam petisi online www. change.org, dukungan terhadap Ahok, sapaan akrab Basuki, terus meningkat. Jika pada awal Maret dukungan mencapai 35 ribu orang. Hingga berita ini diturunkan, jumlah dukungan melonjak nyaris mencapai 49 ribu orang.

Petisi yang dibuat oleh Yanto Huang asal Jakarta Barat tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap upaya Ahok untuk memberantas biang korupsi di DKI Jakarta. Selain itu, petisi juga berbunyi pencabutan mandat warga terhadap wakil di DPRD karena dinilai tidak bersih.

Pilihan Redaksi Mendagri Tjahjo Diminta Mediasi Ahok dengan DPRD Jakarta Aksi Dukung Ahok Hari Ini, Massa Akan Kepung DPRD Soal APBD, Tjahjo Telah Pertemukan Wagub dan Ketua DPRD DKI Ahok dan DPRD Akan Bertemu di Kemendagri Hari Ini

"Kami mencabut mandat ke wakil-wakil kami di DPRD karena mereka tidak pro pemberantasan korupsi dan malah jadi biang-biang korupsi," tulis Yanto sebagaimana tercantum dalam petisi online tersebut.

Selain itu, petisi juga menyantumkan beberapa pernyataan terkait dukungan terhadap Ahok, seperti yang dilansir dari laman change.org, diantaranya:

1. Kami menolak mantan Koruptor menjadi pejabat rakyat apalagi sekelas wakil ketua DPRD.

2. Kami Mendukung Bapak Basuki Tjahja Purnama "Ahok" melakukan E-Budgeting dan menolak kompromi permainan anggaran dengan DPRD

3. Kami meminta KPK, Kejaksaan Agung segera investigasi masalah permainan Anggaran dan Budget Siluman yang terjadi sejak 2012 sampai yang terbaru 12 Triliun.

4. Kami meminta Presiden Joko Widodo, segera ambil tindakan masif memberantas korupsi-korupsi terutama di kalangan partai politik dan DPRD.

5. Kami meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu untuk memberikan Hak kepada Gubernur membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jikalau terjadi kebuntuan.

6. Kami meminta Mahkamah Konstitusi membubarkan DPRD.

Sementara itu, pertemuan antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta hari ini merupakan inisiatif Kemendagri untuk menengahi polemik kedua belah pihak. Menurut Direktur Jenderal Keuangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, kedua penyelenggara daerah tersebut akan melakukan dialog dan saling klarifikasi sehingga segala duduk persoalan menjadi jelas.

"Mari gunakan ruang itu untuk klarifikasi bersama antara kepala daerah dan dewan," ujar Donny. (utd/sip)