Usai Mediasi, Dewan Komplain dengan Gaya Emosional Ahok
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Kamis, 05 Mar 2015 13:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' dan DPRD berakhir tanpa kesimpulan. Usai rapat, anggota dewan mengecam sikap Ahok yang dinilai emosional.
"Tidak selayaknya gaya Gubernur marah-marah seperti itu. Suasananya baik, kok Gubernur emosional. Kami komplain, kok, seperti itu," kata salah satu anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selamat Nurdin, usai rapat mediasi di Kantor Kemendagri, Kamis (5/3).
Selamat menjelaskan Ahok mulai emosional saat rapat mediasi hendak ditutup. Menurutnya, ketika itu, Ahok, yang semestinya memberikan pernyataan penutup, justru mengangkat persoalan dana Unintteruptible Power Supply (UPS) dengan suara tinggi. Hal tersebut membuat suasana rapat menjadi panas.
"Ahok menunjuk-nunjuk SKPDnya untuk mengaku soal UPS itu, dengan muka merah. Ini forum formal kok teriak-teriak," ujar dia.
Selain marah-marah, katanya, Ahok juga mengancam anak buahnya, karyawan Pemprov, akan memecat mereka jika terbukti memainkan anggaran bersama dengan anggota dewan.
Lebih jauh lagi, Selamat mengatakan dalam rapat mediasi, dewan mengemukakan keluhan mereka terkait prosedural pembahasan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang tidak menyertakan DPRD.
"APBD dikembalikan Pemprov trus disuruh bahas sama dewan. Tapi gak dilakukan sama pemprov," kata Selamat.
Rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta yang digelar di Kementerian Dalam Negeri sebenarnya bertujuan untuk meredakan konflik antara dua lembaga pimpinan daerah ibu kota. Sayangnya, rapat berakhir buntu. Pihak Kemendagri berencana untuk melanjutkan lagi rapat mediasi tersebut. Namun, waktunya masih tidak pasti.
Rapat mediasi tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono beserta jajaran petinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Sementara itu, seluruh pimpinan DPRD juga hadir, antara lain Ketua Prasetyo Edi Marsudi serta tiga Wakil Ketua M Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan. Turut hadir pula Ketua Panitia Angket Mohammad Sangaji. Sebagai 'wasit' mediasi ini adalah Kemendagri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek. (utd/sip)
"Tidak selayaknya gaya Gubernur marah-marah seperti itu. Suasananya baik, kok Gubernur emosional. Kami komplain, kok, seperti itu," kata salah satu anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selamat Nurdin, usai rapat mediasi di Kantor Kemendagri, Kamis (5/3).
Selamat menjelaskan Ahok mulai emosional saat rapat mediasi hendak ditutup. Menurutnya, ketika itu, Ahok, yang semestinya memberikan pernyataan penutup, justru mengangkat persoalan dana Unintteruptible Power Supply (UPS) dengan suara tinggi. Hal tersebut membuat suasana rapat menjadi panas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBD dikembalikan Pemprov trus disuruh bahas sama dewan. Tapi gak dilakukan sama pemprov," kata Selamat.
Rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta yang digelar di Kementerian Dalam Negeri sebenarnya bertujuan untuk meredakan konflik antara dua lembaga pimpinan daerah ibu kota. Sayangnya, rapat berakhir buntu. Pihak Kemendagri berencana untuk melanjutkan lagi rapat mediasi tersebut. Namun, waktunya masih tidak pasti.
Rapat mediasi tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono beserta jajaran petinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Sementara itu, seluruh pimpinan DPRD juga hadir, antara lain Ketua Prasetyo Edi Marsudi serta tiga Wakil Ketua M Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan. Turut hadir pula Ketua Panitia Angket Mohammad Sangaji. Sebagai 'wasit' mediasi ini adalah Kemendagri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek. (utd/sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK