Ahok-DPRD Tak Mungkin Rujuk Kembali

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua ajuan APBD DKI Jakarta beredar, seharusnya hanya satu yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri agar duit tahunan pembiayaan ibukota bisa dicairkan. Hadirnya dua salinan berbeda, memastikan satu diantaranya berupa APBD siluman, apakah APBD versi Pemprov DKI (Ahok) atau versi DPRD DKI Jakarta, salah satunya akan berakhir ditangan penegak hukum.

Hampir dua pekan Ahok dan DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan, terlebih saat Ahok melaporkan dugaan korupsi DPRD DKI Jakarta ke KPK, hingga munculnya dugaan SMS petinggi DPRD DKI yang panik dengan tindakan pengganti Joko Widodo itu merapat ke Kuningan melaporkan dana siluman.

Saling serang, yang diawali hak angket dibalas Ahok dengan pelaporan KPK, hingga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mesti turun tangan melakukan mediasi. Akhirnya Kamis (5/3) mediasi terjadi di Kantor Kemendagri.

Pilihan Redaksi APBD Molor Diketok, Sekolah Dibelit Utang Pihak Sekolah Tercengang Tahu Harga UPS di APBD Ahok: Saya Makan Kue, Anggota DPRD Panik Marah-marah Jajaran PNS DKI Jakarta Kompak Dukung Ahok

Tertutup, mediasi dilakukan dari pagi. Berharap menghasilkan sebuah solusi, justru saling tuding yang terjadi. Tanpa solusi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menuding pertemuan berlangsung panas, akibat gaya Ahok berlagak preman.

“Gubernur mau memecat anggotanya dalam rapat,” katanya. Teriakan Lulung itu diamini oleh anggota DPRD lainnya. "Gubernur Preman!" kata mereka. Ahok menurut Lulung sempat memarahi para stafnya yang hadir dalam rapat saat pembahasan ihwal pembelian UPS yang menjadi awal terbukanya kasus ini.

Sebenarnya, hari ini rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta yang digelar kemendagri bertujuan meredakan konflik antara dua lembaga pimpinan daerah ibu kota. Selain Ahok dan wakilnya, hadir Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono beserta jajaran petinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan rapat koordinasi dan klarfikasi yang sejatinya akan berlangsung hari ini di Kementerian Dalam Negeri berjalan buntu. Suasana emosional merupakan lantaran buntunya rapat yang bertujuan mempertemukan Ahok dan DPRD yang selama ini terkesan berseteru.

“Kementerian menanggapi kalau rapat ini deadlock, sambungan mediasi ini belum pasti,” kata Selamat kepada wartawan usai rapat berakhir, Kamis (5/3).

Tudingan Lulung dan beberapa anggota DPRD lainnya yang menyebut Ahok jadi sumber keributan dan panasnya emosi saat mediasi, dibantah langsung Ahok. Ahok mengatakan, apa yang disampaikan oleh Lulung adalah salah. Dia menyebut, dirinya memang sengaja memerintahkan kepada SKPD untuk tidak memasukkan mata anggaran yang bukan hasil pembahasan antara SKPD dengan DPRD.

Ahok lantas mencontohkan rencana pengadaan alat UPS. Kala itu, dia sempat memanggil Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, untuk berdiri dan menjelaskan mengenai kebenaran apakah wilayahnya menganggarkan pembelian UPS atau tidak.

"Nah pas dia (Anas) berdiri, saya sudah senyum-senyum sambil makan kue. Eh anggota DPRD panik marah-marah," kata Ahok di Balai Kota.

Kejadian tersebut, menurut Ahok, memicu rapat mediasi berakhir dengan panas.

Ahok juga mengatakan, pada rapat mediasi pagi tadi tidak tercapai kata sepakatan antara keduabelah pihak. Hal ini lantaran semua pihak tetap bersikeras dengan APBD versi masing-masing.

"Ini sudah enggak ketemu," ujarnya singkat, dengan nada pesimis lembaga eksekutif dan legislatif itu berakhir rujuk. (pit)