Jakarta, CNN Indonesia -- Dua sekolah menengah kejuruan di Jakarta Barat, SMKN 13 dan SMKN 17, mengaku tidak pernah mengajukan permohonan pengadaan uninterruptible power supply (UPS) kepada Suku Dinas Pendidikan Menengah DKI Jakarta. Selain tidak pernah meminta, pengurus sekolah juga mengklaim tidak tahu-menahu harga unit UPS.
"Jujur, kami sangat tercengang dengan harga UPS. Kami baru tahu setelah isu ini ramai di media," kata Anshori selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMKN 13 Jakarta, saat ditemui CNN Indonesia di kantornya, Kamis (5/3).
Anshori mengatakan ia tidak tahu kronologis pengadaan UPS di sekolahnya. Ia bercerita pada Oktober 2014 sejumlah orang dari Sudin Pendidikan Menengah DKI dan perusahaan pemenang tender UPS dua kali mendatangi sekolahnya untuk survei lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka meminta SMKN 13 Jakarta menyediakan lahan untuk menyimpan UPS. Akhirnya, Anshori menunjuk halaman belakang sekolahnya, yakni di dekat gudang dan kamar tidur penjaga sekolah.
Mengenai pengadaan UPS, Anshori mengatakan sekolahnya tidak dimintai uang sepeserpun dalam proyek pengadaan UPS. "Mereka hanya meminta disediakan lahan," katanya.
Tak sampai satu pekan, perusahaan yang memenangi tender pengadaan UPS di SMKN 13 Jakarta sudah menyelesaikan pembangunan ruang penyimpanan UPS berukuran 3x7.
Setelahnya, teknisi sekolah itu diajari bagaimana mengoperasionalkan alat yang menurut data Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bernilai Rp 5,8 miliar.
SMKN 13 dan SMKN 17 adalah dua dari 49 sekolah tingkat menengah di ibukota yang mendapatkan UPS dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Mengacu pada data yang dimiliki Ahok, pemenang tender pengadaan UPS di SMKN 13 adalah PT Hamparan Anugerah Sentosa dengan nilai tender Rp 5, 831 miliar.
Penelusuran CNN Indonesia pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemprov DKI Jakarta, PT Hamparan Anugerah Sentosa berkantor di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur.
Ahok mengatakan pengadaan UPS di 49 sekolah di Jakarta dilakukan oleh 49 perusahaan yang berbeda. Mantan bupati Belitung Timur itu menduga ada penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan UPS.
(utd)