Sekolah Khawatir UPS Perbesar Tagihan Listrik

Abraham Utama, CNN Indonesia | Jumat, 06/03/2015 08:21 WIB
Sekolah Khawatir UPS Perbesar Tagihan Listrik Petugas menunjukkan uninterruptible power supply (UPS) di SMA 65 Jakarta, Senin (2/3). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan sedang menyiapkan laporan terkait pengadaan UPS atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014. (ANTARA Foto/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 49 sekolah tingkat menengah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat telah menggunakan uninterruptible power supply sejak pertengahan Desember 2014. Alat yang pengadaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 itu kini berpotensi membengkakkan tagihan listrik sekolah-sekolah tersebut.

Seorang staf tata usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 17 Jakarta Katmin mengatakan, sekolahnya mengoperasionalkan alat catu daya listrik sementara selama tujuh hari berturut-turut. Meskipun aktivitas belajar-mengajar berkurang di hari Sabtu, UPS tetap mereka nyalakan. Begitu juga saat libur hari Minggu.

"Kami diberitahu pihak perusahaan untuk tidak pernah mematikan UPS. Kami tidak tahu kalau ternyata bisa dimatikan sementara," katanya kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Kamis (5/3).


Katmin terkejut saat mengetahui SMKN 13 Jakarta, yang berjarak sekitar lima kilometer dari sekolah mereka, selalu mematikan UPS pada akhir pekan. Ia pun kini khawatir tagihan listrik sekolahnya akan melonjak.

"Tagihan untuk pemakaian Desember dan Januari kan belum kami bayar, jadi kami belum tahu berapa kenaikannya," ucap Katmin.

Sebelum kedatangan UPS, SMKN 17 setiap bulannya harus membayar tagihan listrik kepada Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp 15 juta.

Seorang teknisi SMKN 17 berkata, kantornya sebenarnya akan lebih efisien menggunakan genset. Alat ini menurutnya lebih hemat dibandingkan UPS karena hanya digunakan ketika listrik padam.

Penelusuran CNN Indonesia di SMKN, sebanyak 17 UPS yang ada mengaliri listrik ke laboratorium komputer, ruang guru serta ruang tata usaha. Ketika listrik padam, komputer di ruang-ruang itu akan tetap menyala.

Tapi, karena instalasi UPS SMKN 17 tak terhubung ke jaringan listrik lampu, ketiga ruang tadi dan kelas-kelas akan tetap gelap saat listik mati.

Alat catu daya listrik sementara di SMKN 17 ditempatkan di sebuah ruangan berukuran 3x7 meter, di bagian depan sekolah, dekat area parkir motor. Kecuali pengatur suhu ruangan (AC), ruangan itu hanya berisi UPS.

Katmin pun memperkirakan pendingin ruangan di tempat pengoperasian UPS itu akan menggelembungkan biaya listrik bulanan sekolahnya. Pasalnya, AC dua PK itu tidak pernah dimatikan sejak UPS beroperasi di SMKN 17.

UPS belakangan ini menjadi salah satu bahan perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta. Ahok menduga ada oknum di pemerintahannya yang menaikan harga beli UPS sehingga menyebabkan kerugian keuangan daerah.

Menurut data yang dimiliki Ahok, satu unit UPS dibeli dengan harga yang berkisar antara Rp 5,8 hingga Rp 6 miliar. Padahal ia yakin harga satu unit UPS tak lebih dari Rp 163 juta. (sur/obs)