Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (4/3) mengatakan, beberapa penyesuaian yang dilakukan misalnya seperti soal alokasi anggaran pendidikan yang harus mencapai 20 persen. Selain itu alokasi anggaran pendidikan menurutnya harus mencapai 10 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah dievalusi, APBD ini menurut Tjahjo paling lambat bisa disetujui pada 8 Maret mendatang. Dengan begitu, ia berharap APBD bisa segera dicairkan untuk membiayai program pembangunan di ibukota.
Hasil evaluasi APBD ini selanjutnya akan dikomunikasikan pada DPRD DKI Jakarta. Meski akan berkomunikasi dengan DPRD, Tjahjo menegaskan bahwa Kemendagri tetap menghargai proses politik yakni hak angket yang tengah dijalankan oleh DPRD DKI.
"Akan kami sampaikan penjelasan kepada pimpinan DPRD tanpa menyinggung proses politik yang berlangsung," ujarnya.
Lihat juga:Kemendagri Lebih Akui APBD versi Ahok |