Dukungan Ahok Meningkat, 50 Ribu Netizen Desak Bubarkan DPRD
CNN Indonesia
Minggu, 08 Mar 2015 09:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kisruh APBD 2015 semakin meningkat. Dalam petisi online www. change.org, lebih dari 50 ribu orang mendukung penerapan e-budgeting yang dilakukan Ahok dan mendesak rakyat Jakarta mencabut mandat DPRD.
Setidaknya dalam empat hari terakhir, dukungan terhadap Ahok di dunia maya meningkat 1.675 orang. Angka tersebut meningkat 44,7 persen dibandingkan posisi awal Maret yang sekitar 35 ribu dukungan.
Yanto Huang, warga Jakarta Barat, dalam petisinya mengajak rakyat Jakarta untuk mencabut mandat dan membubarkan DPRD. Yanto mengungkapkan sejumlah alasan dalam petisinya, antara lain karena DPRD dianggap tidak pro pemberantasan korupsi dan justru dituding sebagai biang korupsi.
"Kami menolak mantan Koruptor menjadi pejabat rakyat apalagi sekelas wakil ketua DPRD," jelas Yanto dalam petisinya.
Petisi tersebut secara tegas mendukung Ahok menerapkan e-budgeting dalam penyususnan APBD dan menolak kompromi permainan anggaran dengan DPRD. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diminta segera melakukan investigasi terkait masalah permainan anggaran dan budget siluman yang diduga terjadi sejak 2012.
Yanto dalam petisinya juga meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan masif untuk memberantas berbagai korupsi, terutama di kalangan partai politik dan DPRD. Jokowi juga didesak untuk segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) untuk memberikan hak kepada Gubernur DKI membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jika terjadi kebuntuan.
Terakhir, petisi tersebut meminta Mahkamah Konstitusi membubarkan DPRD.
"Kami rindu indonesia bebas dari tikus-tikus koruptor dan Partai Partai yang hanya mementingkan kepentingan mereka , tidak mementingkan kepentingan rakyat khususnya rakyat Jakarta," ujar Yanto menegaskan.
Setidaknya dalam empat hari terakhir, dukungan terhadap Ahok di dunia maya meningkat 1.675 orang. Angka tersebut meningkat 44,7 persen dibandingkan posisi awal Maret yang sekitar 35 ribu dukungan.
Yanto Huang, warga Jakarta Barat, dalam petisinya mengajak rakyat Jakarta untuk mencabut mandat dan membubarkan DPRD. Yanto mengungkapkan sejumlah alasan dalam petisinya, antara lain karena DPRD dianggap tidak pro pemberantasan korupsi dan justru dituding sebagai biang korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petisi tersebut secara tegas mendukung Ahok menerapkan e-budgeting dalam penyususnan APBD dan menolak kompromi permainan anggaran dengan DPRD. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diminta segera melakukan investigasi terkait masalah permainan anggaran dan budget siluman yang diduga terjadi sejak 2012.
Yanto dalam petisinya juga meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan masif untuk memberantas berbagai korupsi, terutama di kalangan partai politik dan DPRD. Jokowi juga didesak untuk segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) untuk memberikan hak kepada Gubernur DKI membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jika terjadi kebuntuan.
"Kami rindu indonesia bebas dari tikus-tikus koruptor dan Partai Partai yang hanya mementingkan kepentingan mereka , tidak mementingkan kepentingan rakyat khususnya rakyat Jakarta," ujar Yanto menegaskan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK