Ujung Jalan Tarung Ahok dan Dewan di Pekan Depan
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Rabu, 11 Mar 2015 08:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapan perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mereda? Itu menjadi pertanyaan banyak pihak, khususnya rakyat Jakarta yang mulai merasa lelah mengikuti perkembangan saling sandera anggaran belanja serta saling tuduh berlaku korupsi.
Meski sulit berada dalam satu garis sejajar antara Ahok dan DPRD DKI perihal perbedaan ajuan APBD, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas memberikan waktu hingga pekan depan. Pun, jika tidak tercapai kesepakatan setelah pertemuan, perpanjangan satu minggu menjadi akhir kesabaran yang diberikan Kemendagri.
"Mereka punya 15 hari lagi, pasti kami ambil keputusan. Tujuh hari ini ada keputusan. 13 Maret (2015) setelah itu ada sisa tujuh hati sampai 24 maret akan ada keputusan menteri, bahkan bisa dipercepat 11 Maret," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek saat berbincang dengan CNN Indonesia, kemarin.
Jika kemudian lewat setelah tanggal 24 Maret, Dony -sapaan Reydonnyzar- menegaskan tidak akan ada perda yang bisa dikeluarkan, sehingga APBD hanya bisa cair lewar peraturan gubernur, yang mana DKI Jakarta menggunakan APBD lama 2014 jika berlandaskan pergub.
"Masyarakat tidak perlu resah, mudah-mudahan 24 Maret ada kesepakatan (Ahok dan DPRD), bentuknya diharapkan perda. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka pergub, kami akan asistensi," kata Dony.
Sementara itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melalui Koordinator Advokasi dan Investigasinya Apung Widadi menilai konflik yang terjadi cenderung masalah sakit hati yang personal antara DPRD dengan Ahok. Tak hanya itu, kerugian yang didapati masyarakat adalah mangkraknya proyek-proyek umum yang dibutuhkan segera oleh publik.
"Pertama saya melihat ini personal, kedua masalah ini menghambat banyak proyek, seperti Jakarta Sehat. Terakhir, konflik ini lebih pada dinamika elite, yang mana rakyat tidak dilibatkan," ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Dony, Apung berharap pemerintah pusat tidak hanya berjanji akan menengahi kisruh ini. Pasalnya, Jakarta menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.
"Paling tidak harus ada janji (dari pemerintah) agar ini selesai. Masyarakat hari ini hanya tidak bisa ikut berpartisipasi, hanya bertepuk-tepuk dari jauh," kata Apung. (pit/sip)
Meski sulit berada dalam satu garis sejajar antara Ahok dan DPRD DKI perihal perbedaan ajuan APBD, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas memberikan waktu hingga pekan depan. Pun, jika tidak tercapai kesepakatan setelah pertemuan, perpanjangan satu minggu menjadi akhir kesabaran yang diberikan Kemendagri.
"Mereka punya 15 hari lagi, pasti kami ambil keputusan. Tujuh hari ini ada keputusan. 13 Maret (2015) setelah itu ada sisa tujuh hati sampai 24 maret akan ada keputusan menteri, bahkan bisa dipercepat 11 Maret," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek saat berbincang dengan CNN Indonesia, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat tidak perlu resah, mudah-mudahan 24 Maret ada kesepakatan (Ahok dan DPRD), bentuknya diharapkan perda. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka pergub, kami akan asistensi," kata Dony.
"Pertama saya melihat ini personal, kedua masalah ini menghambat banyak proyek, seperti Jakarta Sehat. Terakhir, konflik ini lebih pada dinamika elite, yang mana rakyat tidak dilibatkan," ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Dony, Apung berharap pemerintah pusat tidak hanya berjanji akan menengahi kisruh ini. Pasalnya, Jakarta menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.
"Paling tidak harus ada janji (dari pemerintah) agar ini selesai. Masyarakat hari ini hanya tidak bisa ikut berpartisipasi, hanya bertepuk-tepuk dari jauh," kata Apung. (pit/sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK