Ahok vs DPRD, Ganjar: Elite Berkelahi, Rakyat Rugi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta merupakan perkelahian elite yang tak memberikan keuntungan apapun bagi rakyat.

"Kalau seperti itu, situasinya tegang. Pasti akan ada perlawanan dari sana (kedua kubu). Kalau ada perlawanan, nanti rakyat yang rugi," ujar Ganjar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Pilihan Redaksi DPRD Jakarta Usir Bawahan Ahok dari Rapat Angket Ahok Minta Rapat Angket DPRD Dibuka untuk Publik Panitia Angket Tak Terganggu Pencabutan Dukungan Tak Digaji karena APBD Telat, Anggota DPRD DKI Tetap Santai

“Ini kan perkelahian elite. Rugi semua. Rakyat enggak dapat apa-apa. Satu marah-marah ke Dewan, satu marah-marah ke Gubernur. Sudahlah, enggak selesai nanti,” kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Oleh sebab itu Ganjar meminta Ahok dan DPRD DKI Jakarta duduk bersama lagi. Apabila upaya mediasi Kementerian Dalam Negeri yang pertama gagal karena diwarnai kericuhan di penutupan acara, maka yang kedua belum tentu gagal.

Jika kesepakatan tak tercapai, Ganjar menilai lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu.

Sebelumnya, Ahok geram dengan anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum angota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.

Di sisi lain, DPRD marah karena merasa dibohongi Pempriv DKI yang mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri utanpa mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga.

Namun Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD hendak memasukkan anggaran fiktif Rp 12,1 triliun itu. (agk)