Idrus: Kantor Golkar Penting, Ketua Umum Sah Duduk di Sana
Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Kamis, 12 Mar 2015 10:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Markas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, diperebutkan dua kubu. Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) berniat untuk mengambil alih kantor itu. Sementara Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, terus menjaga ketat Kantor DPP dengan mengerahkan pasukan Angkatan Muda Partai Golkar di bawah Yorrys Raweyai. (Baca: Pasukan AMPG Yorrys Jadi Benteng Hidup Kantor Golkar)
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali, Idrus Marham, Kantor Golkar harus berada di tangan yang benar. “Kantor Golkar jelas penting. Itu kan punya Golkar, aset Golkar. Pemimpin yang sah duduk di sana,” kata Idrus kepada CNN Indonesia, Kamis (12/3).
Idrus menuding Kantor Golkar saat ini diisi orang-orang yang tak jelas, dan dijaga oleh orang-orang sewaan. “Pasukan yang menjaga itu orang-orang bayaran, bukan AMPG. Mereka hanya dikasi baju loreng hijau-kuning. Itu cara-cara yang tak benar,” ujar Idrus.
Mantan anggota DPR itu pun meminta kubu Agung untuk tahu diri dan tak sembarangan mengklaim Kantor Golkar, sebab proses hukum atas konflik partai beringin belum usai. Saat ini kubu Ical telah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, meminta agar pengadilan mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali.
Meski demikian, Idrus berpendapat kubu Ical tak perlu sampai mengambil alih Kantor Golkar, sebab mereka bisa melakukan aktivitas partai di manapun seperti yang telah mereka lakukan sejak pertikaian internal Golkar meruncing pada November 2014.
Ical pun, ujar Idrus, tak selalu berkantor di Golkar untuk mengurus partai. “Kondisinya selama ini, yang sering ke Kantor Golkar memang hanya saya. Kalau rapat konsultasi dengan Dewan Pimpinan Daerah I dan II Golkar yang jumlah pesertanya banyak, digelar di hotel,” kata dia.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Munas Bali, Akbar Tandjung, juga berpandangan Ical tak perlu merebut Kantor Golkar. Ketimbang berebut Kantor Golkar, Akbar lebih mendukung langkah Ical di jalur hukum.
“Merebut Kantor Golkar tak menyelesaikan masalah,” kata politikus senior Golkar yang memimpin partai beringin itu di masa sulit saat transisi dari Orde Baru ke Reformasi (1998-2004).
Ical mengemukakan niat ‘mengkudeta’ Kantor Golkar pada hari yang sama dengan pengesahan Menkumham atas kepengurusan kubu Agung. Rencana itu merupakan hasil kesepakatan rapat konsultasi Ical dengan DPD I dan II Golkar seluruh Indonesia pada malam usai pengumuman Menkumham, Selasa (10/3).
Menurut Ical, para pengurus Golkar daerah punya hak untuk memakai kantor pusat Golkar di Jakarta itu. Sayangnya kantor itu sampai saat ini diduduki orang-orang “tak benar” yang membuat para kader Golkar tak bisa beraktivitas leluasa di dalamnya.
Di lain pihak, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung, Lamhot Sinaga, memperingatkan Ical untuk tak mencoba-coba 'mengkudeta' kantor DPP Golkar. Pascakeputusan Menkumham, kata dia, siapapun di luar pengurus Golkar Agung yang berupaya menduduki Kantor Golkar masuk kategori tindak kriminal.
Kantor Golkar di Slipi itu dibangun pada masa Wahono, Ketua Umum Golkar kelima yang memimpin partai beringin pada periode 1988-1993. Namun belum pernah sekalipun sejak Golkar berdiri di era Orde Baru, kantor mereka diperebutkan kubu bertikai seperti saat ini.
“Yang seperti ini tidak pernah terjadi,” kata Akbar kepada CNN Indonesia.
Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, dana pengamanan yang harus dikeluarkan kubu Agung setiap harinya untuk menjaga Kantor Golkar mencapai Rp 4 juta. Jadi dalam sebulan, sedikitnya Rp 120 juta harus dirogoh untuk menggaji 160 orang berpakaian loreng kuning-hijau yang menurut Yorrys merupakan anggota APMG. Rp 120 juta itu belum termasuk biaya makan pagi, siang, dan malam bagi mereka. (agk)
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali, Idrus Marham, Kantor Golkar harus berada di tangan yang benar. “Kantor Golkar jelas penting. Itu kan punya Golkar, aset Golkar. Pemimpin yang sah duduk di sana,” kata Idrus kepada CNN Indonesia, Kamis (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Idrus berpendapat kubu Ical tak perlu sampai mengambil alih Kantor Golkar, sebab mereka bisa melakukan aktivitas partai di manapun seperti yang telah mereka lakukan sejak pertikaian internal Golkar meruncing pada November 2014.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Munas Bali, Akbar Tandjung, juga berpandangan Ical tak perlu merebut Kantor Golkar. Ketimbang berebut Kantor Golkar, Akbar lebih mendukung langkah Ical di jalur hukum.
“Merebut Kantor Golkar tak menyelesaikan masalah,” kata politikus senior Golkar yang memimpin partai beringin itu di masa sulit saat transisi dari Orde Baru ke Reformasi (1998-2004).
Ical mengemukakan niat ‘mengkudeta’ Kantor Golkar pada hari yang sama dengan pengesahan Menkumham atas kepengurusan kubu Agung. Rencana itu merupakan hasil kesepakatan rapat konsultasi Ical dengan DPD I dan II Golkar seluruh Indonesia pada malam usai pengumuman Menkumham, Selasa (10/3).
Menurut Ical, para pengurus Golkar daerah punya hak untuk memakai kantor pusat Golkar di Jakarta itu. Sayangnya kantor itu sampai saat ini diduduki orang-orang “tak benar” yang membuat para kader Golkar tak bisa beraktivitas leluasa di dalamnya.
Di lain pihak, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung, Lamhot Sinaga, memperingatkan Ical untuk tak mencoba-coba 'mengkudeta' kantor DPP Golkar. Pascakeputusan Menkumham, kata dia, siapapun di luar pengurus Golkar Agung yang berupaya menduduki Kantor Golkar masuk kategori tindak kriminal.
Kantor Golkar di Slipi itu dibangun pada masa Wahono, Ketua Umum Golkar kelima yang memimpin partai beringin pada periode 1988-1993. Namun belum pernah sekalipun sejak Golkar berdiri di era Orde Baru, kantor mereka diperebutkan kubu bertikai seperti saat ini.
“Yang seperti ini tidak pernah terjadi,” kata Akbar kepada CNN Indonesia.
Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, dana pengamanan yang harus dikeluarkan kubu Agung setiap harinya untuk menjaga Kantor Golkar mencapai Rp 4 juta. Jadi dalam sebulan, sedikitnya Rp 120 juta harus dirogoh untuk menggaji 160 orang berpakaian loreng kuning-hijau yang menurut Yorrys merupakan anggota APMG. Rp 120 juta itu belum termasuk biaya makan pagi, siang, dan malam bagi mereka. (agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK