Parpol Belum Mumpuni Kelola Dana Besar
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 13 Mar 2015 11:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politik modern, selain pendanaan bersumber dari kader, modal partai politik berasal dari pihak ketiga dan negara. Bahkan Jerman dan beberapa negara Amerika Latin, parpol mendapatkan anggaran dari negara.
Namun, hal itu bisa terjadi saat publik telah percaya dengan kinerja partai. Survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) 2014 menyebut sebesar 58,2 persen tak percaya parpol. Sebanyak 26,3 persen percaya, sedang sisnya 15,5 persen tidak tahu.
Hasil tak jauh berbeda Cirus Surveyor Group tahun 2014. Sebanyak 40 persen responden tidak percaya terhadap partai politik, 39,2 persen kurang percaya dan hanya 9,4 persen reponden yang percaya terhadap partai politik. Sementara 11,4 persen mengaku tidak tahu.
Namun, meski begitu, usulan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk jatah Rp1 triliun perparpol ibarat angin segar. Ketua Umum Partai Hanura merespon positif usulan bantuan dana ke partai politik melalui APBN.
Dukungan tersebut, lanjut Wiranto, diberikan karena selama ini Hanura hanya bertumpu pada iuran anggota dan sumbangan yang diberikan.
"Kami menunggu saja. Hanura senang-senang saja (atas usulan tersebut)," ujar Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, Menteng, Jakarta, Jumat (13/3).
Ia pun mendukung salah satu alasan yang disampaikan oleh Tjahjo mengapa pemerintah memberikan bantuan dana ke partai politik, yakni untuk mengurangi usaha korupsi.
"Dana Parpol bisa dinaikkan agar partai tidak lagi bergantung pada dana yang didapatkan dari cara-cara yang tidak baik. Maka akan mengurangi resiko parpol cari dana haram," jelasnya.
Tak hanya Hanura, Partai Golkar mendukung gagasan Tjahjo. "Saya mendukung gagasan itu. Toh, sebetulnya, hal tersebut sudah banyak dilakukan di negara-negara lain, dan didukung oleh rakyatnya," ujar Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono belum lama ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila gagasan tersebut dapat direalisasikan, maka partai politik tak hanya akan bergantung pada ketua umum saja. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena negara masih setengah hati dalam membantu partai politik.
"Kehidupan parpol jangan bergantung pada ketua umum atau orang-orang kaya saja, karena partai punya fungsi untuk membangun demokrasi," tegasnya.
Peneliti Charta Politik Yunarto Wijaya mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah memberikan dana parpol besar untuk menekan korupsi politik tidak akan tercapai. Sudah banyak bukti bahwa renumerasi tidak menekan korupsi di birokasi.
"Korupsi bukan sekadar renumerasi. Banyak hal terkait, seperti penegakkan hukum, dan pola pikir," ujarnya. (pit)
Namun, hal itu bisa terjadi saat publik telah percaya dengan kinerja partai. Survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) 2014 menyebut sebesar 58,2 persen tak percaya parpol. Sebanyak 26,3 persen percaya, sedang sisnya 15,5 persen tidak tahu.
Hasil tak jauh berbeda Cirus Surveyor Group tahun 2014. Sebanyak 40 persen responden tidak percaya terhadap partai politik, 39,2 persen kurang percaya dan hanya 9,4 persen reponden yang percaya terhadap partai politik. Sementara 11,4 persen mengaku tidak tahu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan tersebut, lanjut Wiranto, diberikan karena selama ini Hanura hanya bertumpu pada iuran anggota dan sumbangan yang diberikan.
Ia pun mendukung salah satu alasan yang disampaikan oleh Tjahjo mengapa pemerintah memberikan bantuan dana ke partai politik, yakni untuk mengurangi usaha korupsi.
"Dana Parpol bisa dinaikkan agar partai tidak lagi bergantung pada dana yang didapatkan dari cara-cara yang tidak baik. Maka akan mengurangi resiko parpol cari dana haram," jelasnya.
Tak hanya Hanura, Partai Golkar mendukung gagasan Tjahjo. "Saya mendukung gagasan itu. Toh, sebetulnya, hal tersebut sudah banyak dilakukan di negara-negara lain, dan didukung oleh rakyatnya," ujar Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono belum lama ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila gagasan tersebut dapat direalisasikan, maka partai politik tak hanya akan bergantung pada ketua umum saja. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena negara masih setengah hati dalam membantu partai politik.
"Kehidupan parpol jangan bergantung pada ketua umum atau orang-orang kaya saja, karena partai punya fungsi untuk membangun demokrasi," tegasnya.
Peneliti Charta Politik Yunarto Wijaya mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah memberikan dana parpol besar untuk menekan korupsi politik tidak akan tercapai. Sudah banyak bukti bahwa renumerasi tidak menekan korupsi di birokasi.
"Korupsi bukan sekadar renumerasi. Banyak hal terkait, seperti penegakkan hukum, dan pola pikir," ujarnya. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK