Jakarta, CNN Indonesia -- Pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipandang masih sulit untuk dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan Ahok—sapaan Basuki—harus terlebih dahulu dibuktikan oleh DPRD DKI Jakarta sebelum pemakzulan dapat dilakukan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Menurut saya DPRD DKI Jakarta masih terlalu jauh untuk memikirkan pemakzulan Ahok. Kalau Ahok terbukti korupsi maka pemakzulan bisa dilakukan. Sekarang tinggal dibuktikan saja. Tapi kalau menurut saya masih agak jauh," ujar Pengamat Politik Hendri Satrio ketika ditemui di daerah Cikini, Jakarta, Sabtu (14/3).
Hendri menambahkan, komunikasi politik yang buruk antara Ahok dan DPRD saat ini semakin menambah keruh suasana politik di Ibukota pasca timbulnya dugaan kemunculan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak agar kondisi politik di DKI Jakarta semakin membaik kedepannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika pemakzulan terhadap Ahok berhasil dilakukan, Hendri memprediksi hal tersebut akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan iklim usaha di DKI Jakarta kedepannya. Pergantian Gubernur DKI Jakarta yang terlalu sering dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini dipandang akan memperkeruh iklim politik maupun ekonomi di Ibukota.
"Dari sisi situasi politik tidak bagus juga buat DKI Jakarta. Masa, Jakarta punya Gubernur dalam waktu lima tahun sebanyak tiga orang berbeda, aneh juga kan," ujar Hendri
Konflik Ahok dengan DPRD DKI Jakarta semakin memanas setelah tim hak angket DPRD telah memulai pemanggilan terhadap beberapa pihak yang dipandang bertanggungjawab dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. Bahkan, saat ini telah muncul keinginan dari tim hak angket untuk memanggil istri Ahok, Veronica Tan, dalam proses penyidikan yang mereka lakukan menyambar dugaan bantuan dana CSR dari pihak swasta.
(pit)