BPKAD: Istri Ahok Berkegiatan Sosial Bukan Berarti Minta Duit

Jakarta, CNN Indonesia -- Veronica Tan, istri Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga DPRD terkait dengan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Jakarta, dibela oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akibat dugaan soal CSR dan proyek revitalisasi Kota Tua, Veronica hendak dipanggil untuk dicecar pertanyaan oleh Panitia Angket DPRD soal APBD pekan depan. (Baca: Istri Ahok di antara Dana CSR dan Kota Tua)

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan soal CSR ini. Secara harfiah, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ialah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada.

Pilihan Redaksi Veronica Tan di Pusaran Kisruh Ahok-DPRD Jakarta Istri Ahok Dibidik DPRD soal Revitalisasi Kota Tua Bantah Istrinya Terkait CSR, Ahok: Panggil Nenek Gue Sekalian DPRD Panggil Pejabat DKI yang Rapat Bersama Istri Ahok

Maka, ujar Heru, penyaluran CSR dari perusahaan adalah hal lumrah dalam pemerintahan daerah. “CSR kan pemberian dari pengusaha langsung ke masyarakat, Kami enggak catat. Misal ada bantuan obat-obatan langsung ke masyarakat, ya masyarakat yang menikmati. Kalau pemberian berupa barang seperti truk, mobil, bus, ya kami catat,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Sebelumnya, anggota Panitia Angket Selamat Nurdin mengatakan CSR seharusnya masuk aset daerah dan dicatat di neraca daerah. “Ibu Veronica dan Harry Basuki (adik Ahok) kan ikut dalam beberapa program CSR,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu.

Pendapat serupa dikemukakan Ketua Panitia Angket Muhammad ‘Ongen’ Sangaji. “Ada kaitan antara CSR dan APBD. Dana CSR itu harus dipertanggungjawabkan,” kata politikus Hanura itu.

Terkait tudingan bahwa Veronica terlibat dalam beberapa program CSR, Heru sama sekali tak paham apa keterkaitan istri Ahok itu dengan substansi angket soal APBD. Menurutnya, wajar saja bila istri Gubernur mendorong perusahaan untuk menyalurkan bantuan untuk Jakarta.

“Bu Gubernur kan boleh saja aktif di kegiatan sosial. Beliau itu Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita. Beliau menggerakkan kegiatan sosial. Boleh dong beliau menginisiasi kegiatan sosial, bukan berarti minta uang,” ujar Heru.

Soal CSR, tegas Heru, peran Pemprov DKI hanyalah memfasilitasi dan menyaksikan penyaluran bantuan tersebut.

Secara terpisah, Ahok membantah istrinya punya sangkut-paut dengan pengelolaan dana. Menurut Ahok, tak ada pula lembaga bernama Ahok Center yang disebut Panitia Angket ikut mengelola CSR di Jakarta.

"Ahok Center enggak pernah ada. Cari deh di seluruh dunia, ada enggak Ahok Center? Itu cuma relawan yang gaya-gayaan tulis Ahok Center," kata Ahok.

Soal CSR yang diributkan Panitia Angket ini mengemuka karena beredarnya foto Veronica dan adik Ahok, Harry Basuki Tjahaja, dalam rapat soal revitalisasi Kota Tua di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis pekan lalu (5/3).

Veronica, menurut DPRD, memimpin rapat yang dihadiri oleh Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Purba Hutapea, serta Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani. (Baca: DPRD Panggil Pejabat DKI yang Rapat Bersama Istri Ahok)

“Itu (revitalisasi Kota Tua) kan pakai dana CSR. Kami mau tahu pelaksana proyek itu siapa saja,” ujar Panitia Angket Selamat Nurdin.

Revitalisasi Kota Tua melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Kota Tua. Menurut Purba Hutapea, rapat yang dihadiri istri Ahok sesungguhnya merupakan diskusi informal yang bersifat cair. Kehadiran Veronica dan Harry di sana untuk memberi saran terkait revitalisasi Kota Tua.

Veronica sendiri bukannya tak sering muncul di Balai Kota. Seperti dikemukakan Heru, sebagai istri Gubernur Jakarta, Veronica menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta. Terkait posisinya itulah ia beberapa kali memimpin rapat di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. (agk)