Dituding DPRD Terlibat Proyek, Istri Ahok: Diamkan Saja Dulu
Anggi Kusumadewi, Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Jumat, 13 Mar 2015 14:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Veronica Tan, istri Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak menggubris soal tudingan DPRD DKI kepadanya. Panitia Angket DPRD berencana memanggil Veronica untuk dicecar pertanyaan soal aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Jakarta dan proyek revitalisasi Kota Tua yang rapatnya pernah ia hadiri.
“Saya belum kasih jawaban. Diamkan saja dulu,” kata Veronica kepada CNN Indonesia dengan kalem, Jumat (13/3).
Jawaban tenang Veronica itu kontras dengan kegusaran Ahok begitu mendengar DPRD ikut menyasar istrinya. “Mestinya DPRD panggil nenek gue dong. Kan gue corat-coret draf APBD DPRD, gue tulisin ‘Nenek lu’,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Mantan Bupati Belitung Timur itu membantah istrinya terkait dengan pengelolaan dana CSR di Jakarta. Ia juga menegaskan tak ada lembaga bernama bernama Ahok Center yang disebut DPRD ikut mengelola CSR di Jakarta.
"Ahok Center enggak pernah ada. Cari deh di seluruh dunia, ada enggak Ahok Center? Itu cuma relawan yang gaya-gayaan tulis Ahok Center," ujar Ahok.
Ahok berpendapat DPRD tak punya dasar kuat untuk memanggil istrinya. Ia pun belum tahu apakah Veronica bersedia hadir bila panggilan benar-benar dilayangkan DPRD. Keputusan Veronica akan bergantung pada substansi pemanggilan.
Keheranan serupa atas dipanggilnya istri Ahok juga dikemukakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Menurutnya, penyaluran CSR dari perusahaan adalah hal lumrah dalam pemerintahan daerah, dan Pemperintah Provinsi DKI Jakarta hanya memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut.
Heru berpendapat wajar bila istri Gubernur mendorong perusahaan menyalurkan bantuan untuk Jakarta. “Bu Gubernur kan boleh saja aktif di kegiatan sosial. Beliau itu Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita. Beliau menggerakkan kegiatan sosial. Boleh dong beliau menginisiasi kegiatan sosial, bukan berarti minta uang,” kata dia.
Sementara anggota Panitia Angket Selamat Nurdin mengatakan CSR mestinya masuk aset daerah dan dicatat di neraca daerah. “Ibu Veronica dan Harry Basuki (adik Ahok) kan ikut dalam beberapa program CSR,” tuding Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu.
Hal serupa dinyatakan Ketua Panitia Angket Muhammad ‘Ongen’ Sangaji. “Ada kaitan antara CSR dan APBD. Dana CSR itu harus dipertanggungjawabkan,” kata politikus Hanura itu.
Soal CSR yang diributkan Panitia Angket ini mengemuka karena beredarnya foto Veronica dan adik Ahok, Harry Basuki Tjahaja, dalam rapat soal revitalisasi Kota Tua di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis pekan lalu (5/3).
Veronica, menurut DPRD, memimpin rapat yang dihadiri oleh Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Purba Hutapea, serta Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani. Ketiganya siang ini dipanggil Panitia Angket untuk dimintai keterangan.
“Itu (revitalisasi Kota Tua) kan pakai dana CSR. Kami mau tahu pelaksana proyek itu siapa saja,” ujar Panitia Angket Selamat Nurdin.
Revitalisasi Kota Tua melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Kota Tua. Menurut Purba Hutapea, rapat yang dihadiri istri Ahok sesungguhnya merupakan diskusi informal yang bersifat cair. Kehadiran Veronica dan Harry di sana untuk memberi saran terkait revitalisasi Kota Tua.
Veronica sendiri bukannya tak sering muncul di Balai Kota. Seperti disebut Heru, sebagai istri Gubernur Jakarta, Veronica menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta. Terkait posisinya itulah ia beberapa kali memimpin rapat di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. (agk)
“Saya belum kasih jawaban. Diamkan saja dulu,” kata Veronica kepada CNN Indonesia dengan kalem, Jumat (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ahok Center enggak pernah ada. Cari deh di seluruh dunia, ada enggak Ahok Center? Itu cuma relawan yang gaya-gayaan tulis Ahok Center," ujar Ahok.
Keheranan serupa atas dipanggilnya istri Ahok juga dikemukakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Menurutnya, penyaluran CSR dari perusahaan adalah hal lumrah dalam pemerintahan daerah, dan Pemperintah Provinsi DKI Jakarta hanya memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut.
Heru berpendapat wajar bila istri Gubernur mendorong perusahaan menyalurkan bantuan untuk Jakarta. “Bu Gubernur kan boleh saja aktif di kegiatan sosial. Beliau itu Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita. Beliau menggerakkan kegiatan sosial. Boleh dong beliau menginisiasi kegiatan sosial, bukan berarti minta uang,” kata dia.
Sementara anggota Panitia Angket Selamat Nurdin mengatakan CSR mestinya masuk aset daerah dan dicatat di neraca daerah. “Ibu Veronica dan Harry Basuki (adik Ahok) kan ikut dalam beberapa program CSR,” tuding Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu.
Hal serupa dinyatakan Ketua Panitia Angket Muhammad ‘Ongen’ Sangaji. “Ada kaitan antara CSR dan APBD. Dana CSR itu harus dipertanggungjawabkan,” kata politikus Hanura itu.
Soal CSR yang diributkan Panitia Angket ini mengemuka karena beredarnya foto Veronica dan adik Ahok, Harry Basuki Tjahaja, dalam rapat soal revitalisasi Kota Tua di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis pekan lalu (5/3).
Veronica, menurut DPRD, memimpin rapat yang dihadiri oleh Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Purba Hutapea, serta Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani. Ketiganya siang ini dipanggil Panitia Angket untuk dimintai keterangan.
“Itu (revitalisasi Kota Tua) kan pakai dana CSR. Kami mau tahu pelaksana proyek itu siapa saja,” ujar Panitia Angket Selamat Nurdin.
Revitalisasi Kota Tua melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Kota Tua. Menurut Purba Hutapea, rapat yang dihadiri istri Ahok sesungguhnya merupakan diskusi informal yang bersifat cair. Kehadiran Veronica dan Harry di sana untuk memberi saran terkait revitalisasi Kota Tua.
Veronica sendiri bukannya tak sering muncul di Balai Kota. Seperti disebut Heru, sebagai istri Gubernur Jakarta, Veronica menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta. Terkait posisinya itulah ia beberapa kali memimpin rapat di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. (agk)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK