Dana Parpol Rp 1 Triliun Pancing Kemunculan Parpol Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan wacana penggelontoran bantuan dana Rp 1 triliun per tahun kepada setiap partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengkhawatirkan kemunculan wacana ini akan berakibat pada banyaknya orang yang ingin membuat partai politik baru.

"Dana parpol Rp 1 triliun ini jangan sampai hanya sebagai angin surga dari pemerintah yang akhirnya hanya membuat orang-orang yang ingin membuat partai ini berpikir demikian," ujar Max kepada CNN Indonesia, Sabtu (14/3).

Pilihan Redaksi Parpol Belum Layak Diberi Rp 1 Trliun karena Belum Transparan Parpol Belum Mumpuni Kelola Dana Besar BPK Janji Kawal Dana Rp 1 Triliun untuk Parpol Parpol Belum Layak Diberi Bantuan Negara dalam Jumlah Besar

Max mengaku sejauh ini Partai Demokrat menyambut baik wacana Kemendagri tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dana parpol ini, seperti misalnya ada transparansi yang jelas dan verifikasi mengenai dasar pemberian dana. "Ke mana dan pembagiannya," ujar Max menambahkan.

Seperti diketahui, selama ini partai politik yang masuk ke dalam parlemen, baik di pusat maupun di daerah, telah mendapat bantuan dana Kesbang (Kesatuan Bangsa) dari pemerintah kabupaten atau kota. Dana ini dihitung berdasar pada jumlah parpol yang menduduki bangku di badan legislatif.

Oleh karena itu, Max berpendapat, jika pengusulan dana parpol Rp 1 triliun ini benar akan direalisasikan, pemerintah harus secara tegas memverifikasi dana ini dengan baik untuk menghindari ketidakpercayaan publik terhadap parpol.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menggulirkan wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN sebagai bentuk kebijakan jangka panjang. Menurutnya, wacana ini perlu mendapat dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi.

Dana parpol ini, Tjahjo katakan, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, menekan korupsi politik dan penguatan demokrasi. (pit)