Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak masalah jika penyaluran dana
corporate social responsibility (CSR) di Jakarta kini dipermasalahkan oleh panitia angket DPRD. Ahok pun mengklaim dirinya bersih dari tudingan-tudingan DPRD karena ia tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk tunai.
"CSR tidak boleh kasih kepada kami dalam bentuk kontan. Semua CSR ada berita acara tanda tangan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3).
Ahok menjelaskan, selama ini pihak perusahaan selalu menyalurkan CSR dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat dan tidak melalui Pemprov DKI. Bantuan itu pun dicatat oleh pihaknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Bupati Belitung Timur itu lantas mencontohkan, bantuan-bantuan berupa barang seperti yang terjadi di Rusun Marunda langsung diterima oleh penghuni. Dalam penyaluran itu, ia tak membantah ada relawan-relawan yang membantu pengawasan. Para relawan itu lantas menamai diri sebagai Ahok Center.
Bantuan-bantuan dari swasta itu, papar Ahok, telah dicatat oleh Dinas Perumahan dan juga sudah diaudit. Ahok pun dengan tegas mengklaim dirinya bersih dari segala tudingan pihak DPRD.
"Saya mah dari dulu bersih. Itu bantuan CSR sudah diaudit BPK kok. BPK nyatakan semua diterima di rusun, semua udah masuk ke aset semua beres," kata Ahok.
Suami Veronica Tan ini kemudian menyindir pihak DPRD yang sengaja membuat penyelidikan angket menjadi semakin lebar.
"Biasa otak maling, dia (DPRD) kira
gua juga maling kaya dia. Padahal dia tidak tau,
gua, mah, beda hidupnya," ucap Ahok.
Sebelumnya, anggota Panitia Angket Selamat Nurdin dari Fraksi PKS DPRD DKI mengatakan timnya memanggil Veronica, Senin ini, untuk menggali informasi seputar pengelolaan dana CSR di DKI Jakarta.
Menurut Selamat, CSR adalah bagian dari dua masalah yang tengah diselidiki Panitia Angket, yakni penyusunan APBD DKI 2015 dan etika pemerintah daerah.
“CSR harus masuk aset daerah dan dicatat di neraca daerah. Ibu Veronica dan Harry Basuki (adik Ahok) ikut dalam beberapa program CSR,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu, Jumat (13/3).
(utd)