PPP Kubu Lulung: Ahok Sok Hebat dan Sok Suci

Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Minggu, 15 Mar 2015 08:16 WIB
Ucapan Ahok yang kembali memaki saat DPRD hendak memanggil Veronica Tan untuk diperiksa dianggap menjadi salah satu contoh buruknya etika Ahok.
Suryadharma Ali (ketiga kanan) berjalan bersama Djan Faridz (kedua kanan) dan Haji Lulung (kedua kiri) dalam Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Sabtu (1/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Jakarta, CNN Indonesia -- DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Jakarta yang menjadi kiblat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PPP Abraham 'Lulung' Lunggana memandang buruk sikap dan juga kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam memimpin ibu kota, pasca menggantikan posisi Joko Widodo akhir 2014 lalu.

Emosi Ahok —sapaan Basuki— yang tinggi menjadi dasar penilaian tersebut dikeluarkan oleh Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Gozali Harahap, terhadap sosok mantan Bupati Belitung Timur itu.

“(Ahok) sok hebat, sok suci. Etikanya sebagai seorang pemimpin sangat tidak pantas. Ucapannya yang selalu diucapkan dengan temperamen tinggi, kemudian sering memaki-maki orang seenaknya," ujar Ahmad ketika ditemui CNN Indonesia di sebuah acara di Jakarta, Sabtu (14/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Itu menunjukkan dia tidak ada kesantunan dalam berbicara.”

Menurut Ahmad, ucapan Ahok yang kembali memaki saat DPRD hendak memanggil istrinya, Veronica Tan, untuk diperiksa oleh tim hak angket menjadi salah satu contoh buruknya etika Ahok.

Oleh karena itu, Ahmad menegaskan akan mendukung penuh langkah yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan atau mencabut usulan hak angket terhadap Ahok karena permasalahan APBD DKI Jakarta 2015.

Permasalahan etika, tuduhan Ahok atas adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta, hingga persoalan TransJakarta yang belum kunjung selesai sampai saat ini dipandang dapat menjadi dasar pengajuan hak angket oleh DPRD terhadap Ahok.

Bahkan, Ahmad mengatakan, pemakzulan juga dapat dilakukan jika Ahok terbukti bersalah dalam proses penyidikan oleh tim hak angket DPRD.

"Bukan hanya persoalan etika, kinerja Ahok menurut saya buruk. Masalah APBD, kemudian persoalan TransJakarta, itu bisa (untuk memakzulkan Ahok). Makanya saya katakan, coba semua tuduhan itu diteliti dengan benar. Kalau terbukti benar (Ahok bersalah) ya sudah tidak ada masalah. Untuk apa pemimpin sok benar dipertahankan," ujar Ahmad.

Golkar Tetap Dukung Ahok

Berbeda dengan langkah yang diambil PPP, Partai Golkar justru mengatakan akan tetap mendukung Ahok untuk menjadi Gubernur di DKI Jakarta sampai masa jabatannya habis di 2017 mendatang.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, Ahok tidak perlu dimakzulkan karena kinerjanya selama ini sudah cukup baik dalam memimpin DKI Jakarta.

"Buat apa dimakzulkan, kan dia (Ahok) kerja dengan benar dan baik selama ini," ujar Yorrys singkat dalam kesempatan yang sama.

Hingga saat ini, diketahui DPP Partai Golkar telah memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut usulan pengajuan hak angket terhadap Ahok.

Selain Golkar, beberapa partai juga diketahui telah menarik usulan penggunaan hak angket dalam kurun seminggu belakangan ini. (obs/obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER